Unsur Asing di Ibu Kota Baru, Terkait Utang?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk tiga tokoh dunia sebagai anggota dewan pengarah pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Ketiga tokoh yang dimaksud, yakni Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, Presiden Softbank Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.

Meski demikian, menurut Jokowi, negara tidak akan memberikan gaji kepada para tokoh dunia yang menjadi dewan pengarah ibu kota baru.

Dikutip dari laman Setkab, Sabtu (18/1/2020), Jokowi menegaskan bahwa dalam membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur nantinya pemerintah akan menggunakan skema investasi dan kerja sama, bukan pinjaman.

“Yang kita tawarkan satu tidak pinjaman. Kedua, tidak ada government guarantee, tidak ada. Jadi semuanya kerja sama,” tegas Jokowi.

Sebaliknya, lanjut Jokowi, penunjukan tiga tokoh dunia itu membawa keuntungan sendiri karena bisa memudahkan pemerintah dalam menjalin kerja sama, seperti dalam hal investasi.

Baca juga: Menko Luhut Berkilah Tolak Tawaran Investasi Softbank di Ibu Kota Baru

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan bahwa dewan pengarah tersebut merupakan figur-figur yang memiliki reputasi baik di dunia internasional.

“Karena saya melihat beliau-beliau ini, Syekh Mohamad bin Zayed Al Nahyan, Masayoshi Son, kemudian Tony Blair, ini adalah person-person yang memiliki reputasi yang baik di dunia internasional. Nantinya memang kitalah yang menyelesaikan operasional persoalan-persoalan yang ada di lapangan,” jelas Jokowi.

Selain itu, menurut dia, pemilihan tokoh-tokoh tersebut juga diharapkan bisa membangun kepercayaan dari dunia internasional.

Dengan terbangunnya kepercayaan, sambungnya, maka akan memudahkan bagi Indonesia untuk melakukan berbagai kerja sama.

“Kerja sama KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), PPP (public private partnership), dan kerja sama yang lainnya yang akan segera kawasan ini bisa segera diselesaikan. Jadi arahnya ke sana,” imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Ingin Transportasi di Ibu Kota Baru Gunakan Kendaraan Otonom

Sementara itu, terkait bentuk pemerintahan ibu kota baru nantinya, Jokowi menyebut kemungkinan besar masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Timur.
Namun, lanjutnya, hal tersebut masih bisa berubah dalam pembahasan di DPR.

“Yang paling penting, kemarin saya titip ke Bappenas yang menyiapkan ini, ada fleksibilitas organisasi sehingga ada kecepatan di situ. Artinya, tidak seperti organisasi-organisasi yang sudah ada seperti sekarang ini. Artinya, kota itu adalah wilayah administratif,” paparnya.

Adapun terkait Badan Otorita Ibu Kota, hingga saat ini Jokowi belum memutuskan siapa yang akan memimpinnya. Menurut Presiden, beberapa usulan kandidat sudah masuk kepada dirinya.

“Belum, ini kelas berat. Harus kelas berat karena menyangkut ngerti masalah keuangan, utamanya keuangan global, tapi ngerti juga mengenai urban planning, mengenai tata kota, dan memiliki jaringan internasional,” ungkapnya.