Kompas.com - 18/01/2020, 20:40 WIB
Ilustrasi pertanian saat musim kemarau Dok. Humas KementanIlustrasi pertanian saat musim kemarau

KOMPAS.com – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengawasi distribusi pupuk, salah satunya dengan menerapkan enam prinsip utama yang disebut 6T.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, 6T adalah prinsip tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

“Prinsip 6T ini juga untuk mengimplementasikan rekomendasi yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya seperti keterangan tertulisnya, Sabtu (18/1/2020).

Dari rekomendasi tersebut, lanjut Sarwo, Kementan akan mendesain pola penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani.

Kementan juga terus membenahi sistem distribusi pupuk bersubsidi agar prinsip 6T terpenuhi, salah satunya lewat e- Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan penerapan kartu tani serta memperketat pengawasan.

Baca juga: Kementan: Pesatnya Laju Konversi Lahan Ancam Ketahanan Pangan Nasional

Kementan meminta dukungan semua pihak, terutama aparat, untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi sehingga tidak ada penyalahgunaan.

"Kita sudah menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk mengawasi peredaran pupuk subsidi,” lanjutnya.

Tak hanya itu, Sarwo berpesan agar masyarakat turut mengawasi dan tak segan-segan melaporkan ke pihak berwenang bila ada kejanggalan.

Selain itu, pemerintah melalui Kementan dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan harga pokok penjualan (HPP) tunggal sebagai acuan maupun evaluasi pembayaran.

Setelah itu, Kementan pun meminta Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) untuk meningkatkan peran supervisi terhadap pengadaan dan pengawasan penyaluran di tingkat anak perusahaan.

Baca juga: Mentan Pastikan Cuaca Ekstrem Tak Ancam Stok Pangan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Subsidi Listrik 450 VA Dicabut, Negara Hemat Rp 22 Triliun

Subsidi Listrik 450 VA Dicabut, Negara Hemat Rp 22 Triliun

Whats New
Simak Cara Membuat NPWP Online, Mudah dan Cepat

Simak Cara Membuat NPWP Online, Mudah dan Cepat

Work Smart
[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On Bukan Berarti Melupakan | Kriteria Pasangan Hidup, Good Looking atau Good Attitude?

[TREN LOVE KOMPASIANA] Move On Bukan Berarti Melupakan | Kriteria Pasangan Hidup, Good Looking atau Good Attitude?

Rilis
 Dukung Petani, Kementan Siapkan Stok Pupuk Subsidi 3 Kali Lipat

Dukung Petani, Kementan Siapkan Stok Pupuk Subsidi 3 Kali Lipat

Whats New
Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Kapal di Gresik

Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Kapal di Gresik

Whats New
Dukung Puasa Tetap Aman dan Nyaman, ShopeePay Hadirkan 'Super Online Deals'

Dukung Puasa Tetap Aman dan Nyaman, ShopeePay Hadirkan "Super Online Deals"

Whats New
Erick Thohir Hingga Sri Mulyani Digugat di PN Jakpus, Ini Perkaranya

Erick Thohir Hingga Sri Mulyani Digugat di PN Jakpus, Ini Perkaranya

Whats New
Menko Airlangga: Praktik Korupsi Terbukti Menghambat Laju Investasi

Menko Airlangga: Praktik Korupsi Terbukti Menghambat Laju Investasi

Rilis
Mudik Lebaran Dilarang, KAI Masih Jual Tiket Kereta Hingga 30 April

Mudik Lebaran Dilarang, KAI Masih Jual Tiket Kereta Hingga 30 April

Whats New
Garam Klungkung Bali Tembus Pasar AS, Omzet Penjual Capai Rp 100 Juta Per Bulan

Garam Klungkung Bali Tembus Pasar AS, Omzet Penjual Capai Rp 100 Juta Per Bulan

Smartpreneur
BCA Syariah Jalin Kerja Sama dengan Kemenag Untuk Kelola Dana Layanan Haji

BCA Syariah Jalin Kerja Sama dengan Kemenag Untuk Kelola Dana Layanan Haji

Rilis
LMKN: Tarif Royalti Musik dan Lagu di Indonesia Sudah Sangat Rendah

LMKN: Tarif Royalti Musik dan Lagu di Indonesia Sudah Sangat Rendah

Whats New
Luhut Minta KPK Pelototi Setiap Mega Proyek Pemerintah

Luhut Minta KPK Pelototi Setiap Mega Proyek Pemerintah

Whats New
Selama Ramadhan, KAI Izinkan Penumpang Sahur dan Buka Puasa di Kereta

Selama Ramadhan, KAI Izinkan Penumpang Sahur dan Buka Puasa di Kereta

Whats New
Ada 20 Perusahaan Dalam Proses IPO di BEI, Sektor Konsumer Paling Banyak

Ada 20 Perusahaan Dalam Proses IPO di BEI, Sektor Konsumer Paling Banyak

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X