KILAS

Kementan Awasi Distribusi Pupuk Bersubsidi

Kompas.com - 18/01/2020, 20:40 WIB
Ilustrasi pertanian saat musim kemarau Dok. Humas KementanIlustrasi pertanian saat musim kemarau

Adapun, pupuk bersubsidi diatur dalam Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Pebruari 2003, tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

"Dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan, pupuk bersubsidi pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah," ujar Sarwo.

Anomali subsidi pupuk

Sementara itu, Dosen IPB yang tidak dijelaskan namanya menulis analisa anomali subsidi pupuk yang menyebut lahan baku menurun tetapi kebutuhan pupuk tetap meningkat.

Kementan pun mengklaim penggunaan pupuk sudah sesuai dengan alokasinya mengingat kebutuhan pupuk tidak hanya didasarkan pada luas lahan baku sawah, tapi juga soal luas pertanaman.

Sarwo menjelaskan, luas pertanaman adalah luas lahan baku dikalikan dengan indeks pertanaman (IP/crop intensity) atau berapa kali petani tanam dalam setahun.

"Umpamanya, luas lahan baku 7 juta hektar, petani tanam sekali setahun, berarti luas pertanamannya 7 juta hektare, jika 2 kali luas pertanamannya menjadi 14 juta hektar, dan menjadi 21 juta hektar jika ditanam 3 kali setahun," jelasnya.

Baca juga: Kementan Prediksi Nilai Konsumsi Pangan Naik di 2020

Untuk itu, turunnya lahan baku sebesar 600 ribu hektar (pada tingkat 1,7) akan masih sangat lebih kecil dibandingkan peningkatan luas pertanaman akibat naiknya indeks pertanaman yang sudah melebihi 2 (IP 200).

"Pertambahan luas tanamnya 0,3 x 7 juta hektar setara 2,1 juta hektare. Yang dengan demikian kebutuhan pupuk pasti meningkat,” kata Sarwo.

Faktanya, ia melanjutkan, jumlah kebutuhan pupuk subsidi yang diajukan petani melalui RDKK selalu jauh lebih tinggi dari alokasi yang disetujui DPR RI merujuk paxa kemampuan keuangan pemerintah.

Lebih lanjut, sesuai hasil validasi terakhir dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPB) serta Kementan menyepakati luas lahan baku sawah seluas 74.463.948 hektar.

Baca juga: Libatkan KPK, Pemerintah Serius Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

GAPPRI Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Industri Hasil Tembakau

GAPPRI Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Industri Hasil Tembakau

Whats New
Dorong Produktivitas Petani di Baubau, Kementan Salurkan Alsintan

Dorong Produktivitas Petani di Baubau, Kementan Salurkan Alsintan

Rilis
Ini Cara Menggunakan Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay

Ini Cara Menggunakan Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay

Spend Smart
IHSG Pekan Depan DIprediksi Menguat, Ini Faktor Pendukungnya

IHSG Pekan Depan DIprediksi Menguat, Ini Faktor Pendukungnya

Whats New
Produsen Pipa Baja Buka Lowongan untuk Semua Jurusan, Cek Posisi dan Syaratnya

Produsen Pipa Baja Buka Lowongan untuk Semua Jurusan, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Sulap Sampah Menjadi Mainan Robot, Aulia Dapat Pesanan untuk PM Korea hingga Indro Warkop

Sulap Sampah Menjadi Mainan Robot, Aulia Dapat Pesanan untuk PM Korea hingga Indro Warkop

Smartpreneur
Ada Kemungkinan Pembukaan Gelombang 11, Jangan Lupa Daftar di Prakerja.go.id

Ada Kemungkinan Pembukaan Gelombang 11, Jangan Lupa Daftar di Prakerja.go.id

Whats New
Kalah dengan Malaysia, Kadin Berharap Standar Halal Indonesia Bisa Diakui Dunia

Kalah dengan Malaysia, Kadin Berharap Standar Halal Indonesia Bisa Diakui Dunia

Whats New
BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X