[MONEY SEPEKAN] Sri Mulyani "Rampas" Rp 1,2 T dari Tommy Soeharto | Sosok Benny Tjokro

1. Cerita Sri Mulyani "Rampas" Rp 1,2 Triliun dari Tommy Soeharto

Pada zaman Orde Baru, pengusaha nasional yang juga anak mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto, menginisiasi proyek mobil nasional bernama Timor. Badan usahanya pun dibentuk di bawah bendera PT Timor Putra Nasional (TPN). Belakangan proyek mobnas tersebut gagal setelah ikut dilanda krisis moneter pada tahun 1997.

Meski TPN sudah tak lagi beroperasi, perusahaan tersebut masih meninggalkan kewajiban utang pada pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya bisa mengejar pelunasan utang tersebut.

Dikutip dari laman resmi Setkab, pemerintah berhasil mengamankan uang negara senilai Rp 1,2 triliun dari rekening TPN yang diblokir di Bank Mandiri.

Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak upaya Peninjauan Kembali (PK) kedua yang diajukan oleh PT Timor Putra Nasional terhadap Putusan PK Perkara 118 di PN Jakarta Utara terkait kasus pemblokiran uang Rp 1,2 triliun di Bank Mandiri.

Simak selengkapnya di sini

2. Siapa Benny Tjokro, Sosok yang Terseret Kasus Jiwasraya dan Asabri?

Skandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero) memunculkan nama Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro. Dia merupakan Direktur Utama PT Hanson Internasional.

Namanya beberapa kali dikaitkan dengan masalah yang saat ini menerpa Jiwasraya maupun Asabri. Ini lantaran dua BUMN asuransi tersebut menempatkan dana investasi besar di perusahaan propertinya tersebut.

Dalam kasus kerugian Asabri, nama PT Hanson Internasional maupun Benny Tjokro juga kembali disangkut-pautkan.

Asabri diketahui menempatkan dananya besar di perusahaan yang berkantor di Mayapada Tower, Jalan Sudirman, Jakarta itu.

Dilihat Kompas.com dari laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Asabri memiliki persentase saham besar di Hanson Internasional dengan share 5,401 persen dengan jumlah 4.682.557.200 saham.

Benny Tjokro juga diketahui memiliki porsi saham yang besar di Hanson Internasional dengan kepemilikan 4,25 persen atau 3.685.467.431 saham.

Baca selengkapnya di sini

3. Luhut soal Denny JA Minta Jabatan: Saya Capek Nanggapin Itu...

Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan enggan menanggapi perihal isu seputar Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sekaligus konsultan politik, Denny Januar Ali yang meminta jabatan komisaris Inalum, salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Saya capek nanggapin itu, yang lain saja," ucap Luhut sembari berlalu menuju ke mobil dinasnya, yang ditemui di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Bahkan, dia mengungkapkan, sederet tokoh publik yang meminta jabatan kepada dirinya tak sedikit.

Dia pun sempat menanggapi dengan nada sinis namun sembari bercanda akan isu Denny JA meminta jabatan kepada awak media.

"Kenapa sih kamu suka nanya begituan? Mbok yang lain yang agak bermutu gitu loh. Kamu anak muda kalau saya mau usul mbok cari pertanyaan-pertanyaan bermutu. Yang mau minta (jabatan) itu sak perahu, banyak," ucapnya.

Selengkapnya baca di sini

4. Erick Thohir Akui Dapat Ancaman Setelah Ada Kasus Jiwasraya dan Asabri

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengaku kerap mendapat ancaman setelah menduduki kursi menteri. Apalagi, setelah adanya permasalahan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

“(Ancaman sudah menjadi) makanan sehari-hari, apalagi ada (kasus) Jiwasraya dan Asabri,” ujar Erick dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Kendati begitu, Erick tak mau merinci apa bentuk ancaman yang dia terima setelah menjabat sebagai menteri.

Dia hanya mengatakan, ancaman yang didapat dirinya tak menyurutkan langkahnya untuk memperbaiki BUMN.

Selengkapnya simak di sini

5. Belum Selesai Skandal Jiwasraya, Kini Muncul Masalah Asabri

BUMN Asuransi kini tengah dalam sorotan. Belum selesai masalah gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), kini masalah baru muncul dari PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PT Asabri (Persero).

Nilai kerugiannya bahkan disebut-sebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD tak kalah besar dengan Jiwasraya, yakni mencapai Rp 10 triliun.

"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya, di atas Rp 10 triliun," ujar Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (10/1/2020) lalu.

Mahfud menuturkan, sebelumnya juga pernah terjadi adanya tindak pidana korupsi di tubuh Asabri. Itu terjadi ketika dirinya menjabat Menteri Pertahanan di era Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat itu, penemuan tindak pidana korupsi di Asabri langsung berakhir ke proses hukum.

Baca selengkapnya di sini