Suami PNS Lakukan KDRT, Istri Bisa Tuntut Setengah Gaji

Kompas.com - 19/01/2020, 14:39 WIB
Wali Kota Jakarta Timur M Anwar saat menempel mobil milik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Jakarta Timur di Halaman Parkir Kantor Wali Kota Jakarta Timur, yang masih menunggak pajak kendaraannya, Minggu (23/12/2019). KOMPAS.COM/DEAN PAHREVIWali Kota Jakarta Timur M Anwar saat menempel mobil milik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Jakarta Timur di Halaman Parkir Kantor Wali Kota Jakarta Timur, yang masih menunggak pajak kendaraannya, Minggu (23/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bagi para istri diceraikan suami yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga ( KDRT), oleh regulasi diperbolehkan menuntut setengah dari gaji suaminya.

Aturan tuntutan hak setengah gaji suami berstatus PNS itu diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Regulasi ini kemudian mengalami perbaruan setelah keluarnya PP No. 45 Tahun 1990.

Dalam pasal 8 ayat (1) PP 10/1983 menyatakan "apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya”.

Lebih lanjut, pasal tersebut mengatur prosedur cerai suami istri PNS.

Dalam pasal 8 ayat 5 berbunyi, “apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya”.

Baca juga: Puluhan PNS Dipecat karena Narkoba dan Poligami Tanpa Izin

Artinya, syarat istri bisa menuntut setengah gaji suami bisa dipenuhi, jika gugatan cerai berasal dari pihak suami yang bekerja sebagai ASN.

Hak mendapatkan setengah gaji bagi istri korban KDRT yang diceraikan juga mensyaratkan pasangan suami istri tersebut belum memiliki keturunan.

Sementara bagi yang sudah memiliki anak, gaji suami berstatus PNS dibagi menjadi tiga, yakni sepertiga untuk suami, sepertiga untuk anak, dan sepertiga untuk istri yang diceraikan.

Selain itu, hak mendapatkan gaji mantan suami yang bekerja sebagai PNS juga akan hilang, jika bekas istri di kemudian hari kembali menikah.

Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi," bunyi pasal 8 ayat (7).

Baca juga: Ada Wacana 4 Hari Kerja untuk PNS, Ini Kata BKN

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X