Hari Ini Buruh Demo Tolak Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja, Apa Saja Isi RUU Itu?

Kompas.com - 20/01/2020, 08:09 WIB
Seorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoSeorang dari massa yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2020). Mereka menolak Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja karena akan mempermudah PHK, menghilangkan pesangon, rentan diskriminasi serta penghapusan pidana ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

10) Investasi dan Proyek Pemerintah: 2 UU dengan 3 pasal; dan

11) Kawasan Ekonomi: 5 UU dengan 38 pasal.

Baca juga: Buruh Bantah Telah Setujui Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Adapun untuk klaster Ketenagakerjaan yang selama ini menjadi perdebatan, poin-poin dalam omnibus law meliputi:

1. Upah Minimum

Susi menjelaskan, di dalam omnibus law Upah Minimum (UM) dipastikan tidak akan turun serta tidak dapat ditangguhkan, terlepas dari apapun kondisi pengusahanya. Untuk kenaikan UM akan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah.

“UM yang ditetapkan hanya berlaku bagi pekerja baru dan berpengalaman kerja di bawah satu tahun, sedangkan kalau kompetensi mereka lebih akan bisa diberikan lebih dari UM. Sistem pengupahan mereka didasarkan pada struktur dan skala upah,” katanya.

Adapun untuk industri padat karya, pemerintah dapat memberi insentif berupa perhitungan upah minimun tersendiri dengan alasan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja.

Selain itu untuk skema upah per jam bisa diterapkan untuk bjenus pekerjaan tertentu seperti konsultan, pekerja paruh waktu dan jenis pekerjaan baru di era ekonomi digital. Selain itu, di dalam penjelasan dikatakan untuk memberi hak dan perlindungan bagi jenis pekerjaan tersebut, perlu pengaturan upah berbasis jam kerja, yang tidak menghapus ketentuan upah minimum.

2. Pemutusan Hubungan Kerja

Susi pun menjelaskan, pemerintah menyiapkan program baru bernama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut Susi, Pegawai yang terkena PHK akan mendapatkan manfaat dari pemerintah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah, Ini yang Akan Dilakukan Erick Thohir

Jadi Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah, Ini yang Akan Dilakukan Erick Thohir

Whats New
Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah

Erick Thohir Terpilih Jadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Bersaudara dengan WNA karena Bersepeda | Gaya Mengajar ala Sensei Nobi | Mengenal Growol dari Kulon Progo

[POPULER DI KOMPASIANA] Bersaudara dengan WNA karena Bersepeda | Gaya Mengajar ala Sensei Nobi | Mengenal Growol dari Kulon Progo

Rilis
Soal Direksi Baru BRI, Ini Respons Kadin hingga Pelaku UMKM

Soal Direksi Baru BRI, Ini Respons Kadin hingga Pelaku UMKM

Whats New
Akhir Januari, 3.000 Unit GeNose Dipersiapkan untuk Dipasarkan

Akhir Januari, 3.000 Unit GeNose Dipersiapkan untuk Dipasarkan

Whats New
Luhut Minta Tarif Tes Covid-19 Pakai GeNose di Bawah Rp 20.000

Luhut Minta Tarif Tes Covid-19 Pakai GeNose di Bawah Rp 20.000

Whats New
Luhut Ingin di Setiap RT, Supermarket, dan Fasilitas Umum Pakai GeNose untuk Tes Covid-19

Luhut Ingin di Setiap RT, Supermarket, dan Fasilitas Umum Pakai GeNose untuk Tes Covid-19

Whats New
Stasiun Pasar Senen Akan Dipasang GeNose, Alat Pendeteksi Covid-19 Buatan Indonesia

Stasiun Pasar Senen Akan Dipasang GeNose, Alat Pendeteksi Covid-19 Buatan Indonesia

Whats New
Bio Farma: 4 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap Didistribusi pada Februari 2021

Bio Farma: 4 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Siap Didistribusi pada Februari 2021

Whats New
IHSG Merosot 1,04 Persen dalam Sepekan, Ini Sentimen Pemicunya

IHSG Merosot 1,04 Persen dalam Sepekan, Ini Sentimen Pemicunya

Whats New
Sandiaga Uno Minta UMKM di Batam Berinovasi di Masa Pandemi Covid-19

Sandiaga Uno Minta UMKM di Batam Berinovasi di Masa Pandemi Covid-19

Rilis
Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Disrupsi akibat Pandemi

Menjaga Kesehatan Mental di Tengah Disrupsi akibat Pandemi

Work Smart
Pemerintah Akan Terbitkan 0RI019, Begini Cara Belinya

Pemerintah Akan Terbitkan 0RI019, Begini Cara Belinya

Whats New
Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Akhir Pekan, Harga Emas Antam Turun Rp 4.000

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X