Jokowi Minta Sengketa Tanah di Labuan Bajo Dibereskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masalah banyaknya sengketa lahan di Labuan Bajo, Kabupaten Menggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Jokowi, sampai saat ini, masalah tumpang tindih klaim kepemilikan tanah di destinasi wisata 'Bali Baru' ini jadi hambatan terbesar masuknya investasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta, masalah sengketa lahan ini bisa diselesaikan pemerintah daerah, baik bupati maupun gubernur.

“Ini mungkin untuk Pak Gubernur, Pak Bupati mengenai masih banyaknya tanah sengketa yang ada di sini," kata Jokowi seperti dikuti dari Setkab, Senin (20/1/2020).

"Ini tolong menjadi catatan karena ini juga menjadi perhatian dari para investor yang ingin menanamkan modalnya di sini. Jadi betul-betul diselaraskan antara hukum adat yang ada dengan hukum positif yang kita miliki,” tambahnya.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai Pengembangan Destinasi Wisata Labuan Bajo di Plataran Komodo Resort, Labuan Bajo.

Baca juga: Pemerintah Gelontorkan Rp 200 Miliar Bangun Tahap Pertama Pelabuhan Logistik di Labuan Bajo

Mengenai kapal besar yang masuk ke Labuan Bajo, Jokowi juga minta semua teregistrasi.

“Jangan sampai di sini hanya membuang sampahnya, menikmati, dan membuang sampahnya, tetapi masyarakat di sini tidak mendapatkan sebuah pemanfaatan dari datangnya kapal-kapal besar yang masuk,” ucapnya.

Terkait sampah baik yang di darat maupun di laut, dia minta untuk dibuat acara gerakan nanti dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk pembersihan sampah-sampah di laut, termasuk yang berada di karang.

Menurut Jokowi, dirinya telah mendapatkan keluhan dari orang-orang yang datang ke sini untuk diving soal kebersihan tersebut.