Kompas.com - 20/01/2020, 17:00 WIB
Anggota DPR RI Obon Tabroni di atas mobil Komando, depan Gesung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020) KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJARAnggota DPR RI Obon Tabroni di atas mobil Komando, depan Gesung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar menegaskan bahwa dirinya mendukung para buruh megkritisi Omnibus Law.

Ia mengatakan walaupun draf belum diberikan, tapi dia mengklaim pernah tahu mengenai revisi Rancangan Undang-undang.

"Kita akan bersama buruh dan saya pribadi menolak Omnibus Law ini walaupun draf belum diberikan tapi dulu pernah revisi RUU, walaupun belum muncul tapi kita tahu arahnya sehingga kita tolak dan pada waktu itu kita berhasil," ujarnya usai melakukan mediasi terhadap Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Kantor Komisi IX, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Abon Tabroni juga sempat menemui buruh yang sejak pagi hingga siang melakukan aksi. Dia berjanji akan serius dalam menyerap aspirasi masyarakat.

"Hari ini teman-teman mengalami panas dan hujan, tidak menghalangi semangat berjuang bagi keselamatan masyarakat dan yang luar biasanya teman-teman tadi ketemu dengan pimpinan DPR, Komisi IX dan ini langkah luar biasa. Saya sepakat ketika harapan teman-teman agar Omnibus Law yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sebaiknya dicabut dan tidak masuk ke dalam pembahasan," ujarnya saat menemui para buruh.

Baca juga: Demo di Depan DPR, Ini 6 Alasan Buruh Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Abon juga mengatakan bahwa hari ini sampai besok Komisi IX akan terus melakukan diskusi untuk membahas Omnibus Law inibersama Menteri Tenaga Kerja. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Perlu untuk diketahui bahwa usulan mengenai RUU Cipta Lapangan Kerja beserta RUU Perpajakan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya, Minggu, 20 Oktober 2019.

Regulasi ini dibentuk menggunakan konsep omnibus law, yaitu satu UU yang mengamendemen beberapa UU lainnya.

Kedua produk hukum tersebut harus rampung sebelum 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Selasa, 28 Januari 2020.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.