Kebijakannya Banyak Direvisi Edhy Prabowo, Ini Kata Susi Pudjiastuti

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 tidak berkomentar banyak saat ditanya kebijakan semasa dia menjabat jadi menteri direvisi oleh Menteri KKP saat ini, Edhy Prabowo.

Susi bilang, kebijakan yang dia keluarkan hanya untuk mengawal visi misi Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan laut masa depan bangsa, Indonesia poros maritim dunia.

"Jangan tanya saya, saya mana tahu. Tapi saya buat itu untuk mengawal visi misi presiden. Jadi ya harus betul-betul dijaga keberlanjutannya, makanya saya buat policy-policy itu," kata Susi di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Susi Pudjiastuti: Saya Tidak Hobi Tenggelamkan Kapal, Tapi Saya Pikir Itu "Is The Best"

Dia bilang, revisi tersebut bisa saja diperlukan karena mungkin visi misi pemerintahan telah berubah di Kabinet Indonesia Maju.

"Mungkin misinya telah berubah sekarang itu, ya. I dont know. Kalau saya prinsipnya menteri bekerja untuk visi misi Presiden, laut masa depan bangsa. Saya melaksanakan visi misi Presiden," ucap Susi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengaku tengah meninjau beberapa kebijakan di masa Susi Pudjiastuti. Dia ingin semua pihak merasa didengarkan.

Misalnya soal rencana menghapus hukuman penenggelaman kapal. Edhy mengatakan, kapal yang harus ditenggelamkan hanya kapal pencuri ikan yang melarikan diri saat disergap.

Adapun kapal yang ditangkap dan perkaranya mendapat putusan hukum tetap lebih baik diserahkan kepada nelayan untuk dimanfaatkan.

Baca juga: Susi Tidak Setuju Kapal Bercantrang Dikirim ke Natuna

Perbedaan antara Edhy dengan Susi memang bukan kali ini saja terjadi. Sebelum perbedaan tentang penindakan kapal asing ilegal mencuat, Edhy kerap berbeda dalam beberapa hal pula.

Antara lain tentang penggunaan alat tangkap cantrang. Dia bilang, penggunaan alat tangkap memang perlu didiskusikan. Bukan berarti cantrang berukuran besar akan dibebaskan kembali, dia tengah mencari alat tangkap yang lebih ramah lingkungan sebagai pengganti cantrang.

Begitu pun soal izin-izin pengoperasian kapal asing. Dalam masa jabatan menteri-menteri sebelumnya, Edhy menemukan masalah perizinan juga terkendala karena adanya peraturan yang berbeda di setiap kepemimpinan pada KKP.

"Kalau dalam evaluasi saya soal kapal, ada pengusaha yang membuat kapal di luar negeri sesuai perintah menteri di masanya. Kemudian begitu ganti rezim, kapal ini tidak diizinkan menangkap. Ini mau digimanakan?" ucapnya.

Baca juga: Nasib Satgas 115 Bentukan Susi, Riwayatmu Kini