JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menceritakan soal pintarnya mafia pencuri ikan ilegal di perairan Indonesia.
Susi bilang, mereka bisa dengan mudah kongkalikong dengan para politisi, PNS, dan aparat penegak hukum sejak dulu, sebelum Susi menjadi menteri. Maraknya pemain ilegal ini membuat tangkapan nelayan berkurang.
"Sebelum tahun 2000 itu, ikan banyak sekali. Ekspor dari wilayah Pangandaran saja 1 minggu 3 kontainer, 30-60 ton gampang sekali. Tahun 2001 hilang, tidak ada lagi ikan semua nyari 1 bulan 1 kontainer, setengah mati," ucap Susi di Jakarta, Senin (20/1/2020).
Baca juga: Susi Pudjiastuti Tak Setuju Rencana Pemerintah Kirim Nelayan Pantura ke Natuna
Susi menuturkan, setelah jadi menteri dia baru tahu kapal asing boleh meregistrasikan diri menjadi berbendera Indonesia pada 2001. Dengan registrasi itu, kapal-kapal asing boleh menangkap ikan di wilayah NKRI, ZEE, bahkan wilayah teritorial.
Akibatnya, nelayan semakin sulit mencari ikan. Tahun 2003 hingga 2013, jumlah rumah tangga nelayan menurun dari sekitar 1,6 juta menjadi 800.000.
Susi menduga, ulah mafia tersebut tak lepas dari kerja sama antara penegak hukum dan tokoh politik.
"Kita tahu kapal ribuan itu kan ada koordinasi dengan penegak hukum kita, PNS kita, tokoh politik kita. Karena muskil kapal asing bisa beroperasi ngambil ikan kita bertahun-tahun tanpa kerjasama," ucap Susi.
Baca juga: Susi Pudjiastuti: Saya Tidak Hobi Tenggelamkan Kapal, Tapi Saya Pikir Itu Is The Best