Bentuk Panja, DPR Prioritaskan Pengembalian Dana Nasabah

Kompas.com - 21/01/2020, 13:53 WIB
Ilustrasi Jiwasraya KONTAN/Cheppy A. MuchlisIlustrasi Jiwasraya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XI DPR RI baru saja mengumumkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Industri Jasa Keuangan.

Pembentukan panja dipicu oleh kasus di beberapa perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan likuiditas akibat penempatan portofolio industri di saham-saham gorengan.

Hal tersebut membuat perusahaan yang bersangkutan terancam gagal membayarkan klaim dan polis kepada nasabahnya.

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto pun mengatakan salah satu yang menjadi prioritas Panja adalah menjamin pengembalian dana nasabah sesuai dengan hak mereka.

Baca juga: Komisi XI DPR Bentuk Panja Industri Keuangan, Awasi Jiwasraya hingga Asabri

Panja ingin menjamin agar janji Menteri BUMN Erick Thohir terkait dana nasabah bisa segera dicairkan pada kuartal III tahun ini bisa benar-benar dilakukan.

"Kami akan koordinasi terus karena komisi VI juga sudah membuat Panja. Sehingga tidak overlap dan tidak membebani stakeholder dalam menjalankan tugasnya," ujar Dito ketika memberi keterangan di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

"Sehingga tujuan kami adalah Jiwasraya ini nasabahnya bisa mendapatkan haknyah sesuai dengan yang mereka keluarkan sesuai dengan janji Menteri BUMN," lanjut dia.

Namun demikian, pihaknya belum menjelaskan lebih lanjut skema pengembalian dana nasabah kelak.

Baca juga: Ketua Komisi XI DPR soal Jiwasraya: Kalau Cukup Pakai Panja, Pakai Panja Saja

Selain mengurus tentang persoalan Jiwasraya, Panja juga akan mengawasi pembahasan masalah AJB Bumiputera 1912, PT Asabri (Persero), PT Taspen (Persero), dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Keputusan pembentukan panja sendiri berdasarkan hasil rapat kerja Komisi XI Senin (20/1/2020) kemarin. 

Dengan terbentuknya panja, Dito mengatakan Komisi XI akan melakukan pendalaman terhadap pengawasan kinerja di industri keuangan. Selain itu, panja juga akan memetakan masalah dan mencari solusi sehingga hal yang sama tidak terjadi secara berulang.

"Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan tetap terjaga dan akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar dia.

Dito mengatakan, Panja akan melakukan komunikasi dengan mitra kerja Komisi XI seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), otoritas bursa dan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kasus yang menimpa industri keuangan belakangan ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lampaui Target, Pertamina Geothermal Energy Produksi 4.618 GWh Listrik

Lampaui Target, Pertamina Geothermal Energy Produksi 4.618 GWh Listrik

Whats New
Simak Hal-hal yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Mulai Investasi Kripto

Simak Hal-hal yang Perlu Kamu Ketahui Sebelum Mulai Investasi Kripto

Earn Smart
Hari Ketiga Larangan Mudik, Kemenhub: Ada 14.751 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik

Hari Ketiga Larangan Mudik, Kemenhub: Ada 14.751 Orang Lakukan Perjalanan Non-Mudik

Whats New
51 Persen Saham Freeport di MIND ID Bakal Dijual Melalui IPO?

51 Persen Saham Freeport di MIND ID Bakal Dijual Melalui IPO?

Whats New
[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

[POPULER MONEY] THR PNS, Janji Sri Mulyani dan Tudingan Tak Bersyukur | Harga Dogecoin Anjlok 30 Persen

Whats New
Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Larangan Mudik, Menhub: Transportasi Penumpang Turun Signifikan, Angkutan Barang Stabil

Whats New
Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Bayar Zakat Fitrah Secara Online, Ini 3 Platform yang Bisa Digunakan

Whats New
Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Mudik Dilarang, Sehari 14.751 Orang Bepergian Naik Pesawat Hingga Bus

Whats New
Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Sekjen Kemnaker: Segera Laporkan Pelanggaran THR ke Posko Terdekat

Whats New
Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Mudik Dilarang, Trafik Truk dari Jawa ke Sumatera Naik 24 Persen

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] Tip Sederhana Taklukan Beasiswa S2 LPDP | Kuliah di Luar Negeri, Manfaatnya Apa Sih?

Rilis
Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Bukan Bipang, Erick Thohir Promosikan Nasi Goreng Babat Pak Sumarsono

Whats New
Nunggak Cicilan, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa Debt Collector?

Nunggak Cicilan, Bolehkah Kendaraan Ditarik Paksa Debt Collector?

Whats New
Mau Beli Dogecoin? Pertimbangkan 3 Hal Ini

Mau Beli Dogecoin? Pertimbangkan 3 Hal Ini

Earn Smart
KKP Lepasliarkan 21.000 Benih Lobster Sitaan Selundupan ke Vietnam

KKP Lepasliarkan 21.000 Benih Lobster Sitaan Selundupan ke Vietnam

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X