Edhy Prabowo Jadi Cabut Larangan Cantrang Era Susi?

Kompas.com - 21/01/2020, 15:33 WIB
Nelayan menyiapkan jaring insang (gill net) sebelum melaut di Karansong, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (14/1). Nelayan arad (mini trawl) di daerah tersebut mulai mengganti jaring mereka menggunakan jaring insang untuk menghindari sangsi hukum terkait pelarangan penggunaan cantrang dan jaring trawl. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/foc/18. Dedhez AnggaraNelayan menyiapkan jaring insang (gill net) sebelum melaut di Karansong, Indramayu, Jawa Barat, Minggu (14/1). Nelayan arad (mini trawl) di daerah tersebut mulai mengganti jaring mereka menggunakan jaring insang untuk menghindari sangsi hukum terkait pelarangan penggunaan cantrang dan jaring trawl. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/foc/18.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berencana merevisi aturan yang melarang penggunaan alat tangkap cantrang.

Penggunaan cantrang diusulkan untuk dibuka kembali bagi kapal-kapal nelayan yang akan beroperasi di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara.

Langkah itu dilakukan sebagai salah satu cara pemerintah mengamankan perairan Natuna Utara, lewat pengiriman kapal-kapal nelayan asal Pantura.

Larangan cantrang sebelumnya dikeluarkan di tahun 2016 saat Menteri KKP dijabat Susi Pudjiastuti lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016.

Baca juga: Edhy Prabowo Soal Impor Garam: Saya Pikir Ini Enggak Perlu Diributkan

Dikutip dari Harian Kompas, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zulficar Mochtar mengatakan, pihaknya sedang melakukan kajian terhadap Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 71/2016.

”Sesuai permintaan pemangku kepentingan, nanti akan ada uji petik yang melibatkan berbagai pihak. Hasil kajian nantinya jadi dasar (revisi peraturan tentang cantrang),” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan Perikanan Nilanto Perbowo mengungkapkan aturan revisi larangan cantrang memang sudah masuk dalam pembahasan di internal KKP.

”Revisi aturan larangan cantrang kini dalam pembahasan,” kata Nilanto.

Baca juga: Kaji Penggunaan Cantrang, Edhy Prabowo Evaluasi 29 Aturan Era Sus

Pengkajian ulang terhadap peraturan yang melarang pemakaian cantrang merupakan bagian dari revisi terhadap 29 peraturan di lingkup Kementerian Kelautan Perikanan.

Revisi mencakup 1 peraturan pemerintah, 23 peraturan menteri, 1 keputusan menteri, 3 keputusan direktur jenderal, dan 1 surat edaran. Dari jumlah itu, 17 aturan di antaranya ada di sektor perikanan tangkap.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Diperpanjang hingga 8 Februari 2021

Aturan Perjalanan Dalam dan Luar Negeri Diperpanjang hingga 8 Februari 2021

Whats New
Ini Jumlah Penduduk Indonesia yang Lahir Sebelum Kemerdekaan 1945

Ini Jumlah Penduduk Indonesia yang Lahir Sebelum Kemerdekaan 1945

Whats New
Wishnutama Akan Diangkat sebagai Komisaris Utama Telkomsel?

Wishnutama Akan Diangkat sebagai Komisaris Utama Telkomsel?

Whats New
Airlangga: Ada 1.700 Bidang Usaha yang Dibuka untuk Investasi

Airlangga: Ada 1.700 Bidang Usaha yang Dibuka untuk Investasi

Whats New
Erick Thohir ke Pelaku Usaha: Jangan Kalah, Terus Bikin Gebrakan

Erick Thohir ke Pelaku Usaha: Jangan Kalah, Terus Bikin Gebrakan

Whats New
Cek Besaran Lengkap Tunjangan Tambahan PNS untuk Jabatan Fungsional

Cek Besaran Lengkap Tunjangan Tambahan PNS untuk Jabatan Fungsional

Whats New
Pemerintah Klaim Rasio Utang RI Lebih Rendah daripada Malaysia hingga Vietnam

Pemerintah Klaim Rasio Utang RI Lebih Rendah daripada Malaysia hingga Vietnam

Whats New
Agar Nasabah Tak Salah Paham, Agen Asuransi Perlu Jelaskan Hal Ini

Agar Nasabah Tak Salah Paham, Agen Asuransi Perlu Jelaskan Hal Ini

Spend Smart
5 Orang Tewas Diduga Akibat Kebocoran Gas, Operasional PLTP di Mandailing Natal Dihentikan Sementara

5 Orang Tewas Diduga Akibat Kebocoran Gas, Operasional PLTP di Mandailing Natal Dihentikan Sementara

Whats New
Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Pemerintah Tambah 8 Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Whats New
Buka Toko Online di Blibli, Hypermart hingga Hyfresh Tebar Diskon

Buka Toko Online di Blibli, Hypermart hingga Hyfresh Tebar Diskon

Whats New
Menaker Beberkan 9 Strategi Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Menaker Beberkan 9 Strategi Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan

Whats New
Dorong Milenial Berinvestasi, Manulife, OVO dan Bareksa Luncurkan MOBLI

Dorong Milenial Berinvestasi, Manulife, OVO dan Bareksa Luncurkan MOBLI

Whats New
Agar Tak Merasa Rugi, Pahami Dulu Beda Unitlink dengan Tabungan Bank

Agar Tak Merasa Rugi, Pahami Dulu Beda Unitlink dengan Tabungan Bank

Spend Smart
Hypermart hingga Hyfresh Buka 23 Toko Online di Blibli

Hypermart hingga Hyfresh Buka 23 Toko Online di Blibli

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X