Soal Refund Hunian Meikarta, Ini Jawaban Lippo Group

Kompas.com - 21/01/2020, 17:38 WIB
Advisor Lippo Cikarang Henry Riady KOMPAS.com/Rully R. RamliAdvisor Lippo Cikarang Henry Riady

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu megaproyek Lippo Group, Meikarta, mendapat banyak pengaduan dari konsumen karena disebut-sebut mangkrak.

Bahkan, beberapa pembeli unit Meikarta memutuskan untuk meminta uangnya kembali atau refund.

Merespons hal tersebut, Advisor Lippo Cikarang Henry Riady mengatakan, keluhan atau klaim refund dilakukan akibat ketidaktahuan pembeli terkait perkembangan pembangunan megaproyek.

Baca juga: Apa Kabar Meikarta? Begini Perkembangan Puluhan Towernya

Hal ini kemudian membuat pembeli merasa ragu terhadap penyelesaian proyek Meikarta.

"Sering kali mereka (pembeli) enggak tahu soal Meikarta. Isu paling penting tidak mendapatkan info yang benar," kata dia di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Terkait jumlah pembeli yang mengajukan refund, Henry mengklaim bahwa jumlahnya tidak banyak.

"Jumlah refund sangat sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari," ujarnya.

Dengan adanya permintaan refund tersebut, Henry memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengebut pembangunan hunian di Meikarta.

"Kita harus bekerja lebih keras lagi, untuk benar-benar mengajak orang untuk datang," katanya.

Baca juga: Paling Banyak Diadukan ke YLKI karena Mangkrak, Ini Kata Meikarta

Rencananya, pada Februari mendatang, 28 tower yang berada di District I Meikarta akan selesai dibangun dengan status tutup atap atau topping off.

Sebelumnya diberitakan, kasus Meikarta menjadi masalah paling banyak diadukan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Data YLKI menyebutkan, terdapat lima besar kasus properti yang diadukan masyarakat, yakni dari pelaku usaha Meikarta 7,4 persen, Apartemen Puncak Permai, KPR Mandiri, Arya Kencana, dan Cempaka Wenag masing-masing 2,4 persen pengaduan dengan total 61 pengembang yang diadukan.

Lebih rinci, permasalahan perumahan yang muncul sebanyak 26,1 persen terkait dengan pembangunan, 23,8 persen terkait dengan refund, serta 9,5 persen terkait dokumen dan sertifikasi bangunan.

Kemudian, 5,9 persen terkait dengan sistem transaksi, 1,1 persen terkait promosi, 3,5 persen fasum/fasos dan PPJB, serta 1,1 persen terkait dengan IPL.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Stafsus Erick Thohir: Hampir Semua Negara “Bertempur” Mencari PCR

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

[POPULER MONEY] Luhut Tetap Ingin Tuntut Said Didu | Jumlah Paten China Kalahkan AS

Whats New
Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Bill Gates Prediksi AS Benar-benar Terbebas dari Virus Corona Pada Tahun 2021

Whats New
Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Kadin Usul Pemerintah Bantu Bayar THR Karyawan

Whats New
Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Wastafel Portabel Produksi BLK Lembang Mulai Didistribusikan

Whats New
Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Kemenhub Godok Aturan soal Pengendalian Mudik 2020

Whats New
1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

1,2 Juta Pekerja Dirumahkan dan PHK, Menaker Minta Pengusaha Cari Solusi Lain

Whats New
BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

BAZNAS Salurkan Infak Biaya Asuransi untuk 17.000 Relawan Gugus Tugas Covid-19

Whats New
Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Pemerintah Alihkan Dana Desa hingga Rp 24 Triliun untuk BLT

Whats New
Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Siap-siap, Pemerintah Bakal Guyur 250.000 Ton Gula ke Pasar

Whats New
DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

DANA Ajak Penggunanya Mendata Warung, Untuk Apa?

Whats New
Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Dukung Pembatasan Sosial, PGN Terapkan Catat Meter Mandiri dan Dorong Pembayaran Daring

Whats New
Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Bank dan Leasing Sudah Mulai Terima Keringanan Kredit Nasabah

Whats New
Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Demi Penanganan Corona, Sri Mulyani Tunda Pencairan Anggaran Proyek Infrastruktur Kurang Prioritas

Whats New
Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Pemilik Djarum Masih Jadi Orang Terkaya RI versi Forbes 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X