Soal Refund Hunian Meikarta, Ini Jawaban Lippo Group

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu megaproyek Lippo Group, Meikarta, mendapat banyak pengaduan dari konsumen karena disebut-sebut mangkrak.

Bahkan, beberapa pembeli unit Meikarta memutuskan untuk meminta uangnya kembali atau refund.

Merespons hal tersebut, Advisor Lippo Cikarang Henry Riady mengatakan, keluhan atau klaim refund dilakukan akibat ketidaktahuan pembeli terkait perkembangan pembangunan megaproyek.

Baca juga: Apa Kabar Meikarta? Begini Perkembangan Puluhan Towernya

Hal ini kemudian membuat pembeli merasa ragu terhadap penyelesaian proyek Meikarta.

"Sering kali mereka (pembeli) enggak tahu soal Meikarta. Isu paling penting tidak mendapatkan info yang benar," kata dia di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Terkait jumlah pembeli yang mengajukan refund, Henry mengklaim bahwa jumlahnya tidak banyak.

"Jumlah refund sangat sedikit sekali, bisa dihitung dengan jari," ujarnya.

Dengan adanya permintaan refund tersebut, Henry memastikan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mengebut pembangunan hunian di Meikarta.

"Kita harus bekerja lebih keras lagi, untuk benar-benar mengajak orang untuk datang," katanya.

Baca juga: Paling Banyak Diadukan ke YLKI karena Mangkrak, Ini Kata Meikarta

Rencananya, pada Februari mendatang, 28 tower yang berada di District I Meikarta akan selesai dibangun dengan status tutup atap atau topping off.

Sebelumnya diberitakan, kasus Meikarta menjadi masalah paling banyak diadukan ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Data YLKI menyebutkan, terdapat lima besar kasus properti yang diadukan masyarakat, yakni dari pelaku usaha Meikarta 7,4 persen, Apartemen Puncak Permai, KPR Mandiri, Arya Kencana, dan Cempaka Wenag masing-masing 2,4 persen pengaduan dengan total 61 pengembang yang diadukan.

Lebih rinci, permasalahan perumahan yang muncul sebanyak 26,1 persen terkait dengan pembangunan, 23,8 persen terkait dengan refund, serta 9,5 persen terkait dokumen dan sertifikasi bangunan.

Kemudian, 5,9 persen terkait dengan sistem transaksi, 1,1 persen terkait promosi, 3,5 persen fasum/fasos dan PPJB, serta 1,1 persen terkait dengan IPL.