Komisi VI DPR Buka Opsi Privatisasi Jiwasraya

Kompas.com - 21/01/2020, 17:56 WIB
Rapat Komisi VI DPR dalam rangka mengesahkan nama-nama anggota Panja Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariRapat Komisi VI DPR dalam rangka mengesahkan nama-nama anggota Panja Jiwasraya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya sekaligus penyusunan pengurus dan anggotanya.

Ketua Panja sekaligus Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima menjelaskan, prioritas Panja Jiwasraya di komisinya adalah mengembalikan dana nasabah serta menyehatkan kondisi keuangan perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

Dia menyampaikan, setidaknya terdapat beberapa opsi yang bisa menjadi pilihan untuk menyehatkan Jiwasraya, yaitu holding BUMN, privatisasi, serta bail out dari pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Untuk opsi privatisasi, Aria memastikan pemerintah harus tetap menjadi pemilik saham mayoritas dari perseroan. Besaran saham yang dilepas kepada investor nantinya tidak boleh lebih dari 10 persen.

"Kan butuhnya Rp 32 triliun (agar mencukupi ketentuan OJK untuk RBC 120 persen), tapi itu dilakukan secara bertahap. Pokoknya (pemerintah) harus di atas 50 persen. Harus mayoritas," ujar Aria ketika memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

"Acuan kedua pokoknya sekecil mungkin kalau privatisasi. Itu dulu. Kalau bisa 10 persen lebih baik, kalau enggak cukup ya 20 persen sampai 30 persen," ujar dia.

Baca juga: Pengamat Sebut Panja Tak Efektif Tuntaskan Kasus Jiwasraya, Mengapa?

Sebagai informasi, privatisasi adalah penjualan saham perusahaan BUMN, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat

Namun demikian, dia menilai opsi privatisasi tak menjadi pilihan utama. Menurut dia, Panja lebih cenderung mendukung opsi penyelamatan Jiwasraya dengan skema holding atau bail out pemerintah dari PMN.

Namun, dia mengatakan, di dalam prosesnya, Komisi VI masih akan melakukan konsultasi dengan Komisi XI DPR I yang bermitra dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami masih menghitung privatisasi konsekuensinya apa, holding konsekuensinya apa, PMN apa. Ada dasar ada tujuan, ada target, ada sasaran. Kalau di Panja ada kelebihan kami hitung. Inilah gunanya Panja untuk bicara yang lebih detail di dalam korporasi," ujar dia.

Saat ini, di tataran parlemen selain Komisi VI, Komisi XI, dan Komisi III juga telah membentuk Panja terkait kasus yang menimpa Jiwasraya.

Pasalnya, perusahaan asuransi pelat merah tersebut terjerat kasus gagal bayar klaim dan polis akibat penempatan portofolio investasi di saham-saham gorengan. Per Agustus 2019, total kewajiban yang seharusnya dibayarkan perseroan kepada nasabah mencapai Rp 13,7 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Whats New
Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Unrealized Loss Bisa Terjadi Pada Setiap Investor Pasar Modal, Begini Penjelasannya

Whats New
Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

Pemerintah Targetkan 600.000 Unit Kendaraan Berbasis Listrik pada 2030

Whats New
Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

Bertemu 5 Mantan Menteri BUMN, Erick Thohir: Diskusinya Berkesan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X