Dana Insentif Direksi BPJS Kesehatan Dinilai Perlu Ditinjau Ulang

Kompas.com - 22/01/2020, 05:45 WIB
Petugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 secara resmi menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc. ANTARA FOTO/Risky AndriantoPetugas menata sejumlah kartu peserta BPJS Kesehatan, di kantor pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Bekasi, di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.75/2019 secara resmi menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang berlaku bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020. ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai dana insentif Direksi BPJS Kesehatan perlu ditunjau ulang bila kinerja BPJS Kesehatan tak maksimal.

"Bila insentif tersebut dinilai sangat besar maka Komisi IX bisa meminta Menteri Keuangan untuk meninjau hal tersebut," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Timboel menyebut berdasarkan data yang ia miliki per 31 Oktober 2019, insentif direksi BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp 32,8 miliar untuk 8 orang.

Baca juga: Soal Insentif untuk Direksi Miliaran Rupiah, Ini Kata BPJS Kesehatan

Bila dirata-rata, maka seorang direksi mengantongi sebesar Rp 342,5 juta per bulan. Dana itu sesuai keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Timboel sebenarnya menilai wajar besaran insentif tersebut bila kinerja BPJS Kesehatan bisa berjalan dengan baik.

Apalagi insentif juga seharusnya bisa memacu kinerja direksi BPJS Kesehatan menjadi lebih maksimal.

Baca juga: Kenaikan Iuran, Dirut BPJS Kesehatan Bilang Selalu Koordinasi dengan Menkes

Di sisi lain, ia menilai insentif tersebut juga tidak berpengaruh terhadap defisit BPJS Kesehatan.

"Saya kira nilai insentif tersebut tidak berpengaruh pada nilai defisit yang berkisar Rp 31 triliun di 2019," kata dia.

Namun ia menilai perlu ada evaluasi kinerja direksi BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan belum pernah menerima insentif dari kinerja selama bertugas.

Baca juga: Ini Saran PT Garam agar Harga Garam Rakyat Tak Anjlok

Penetapan insentif bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengacu regulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Selain itu hal itu juga mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 110 tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS.

“Namun sampai dengan saat ini belum diatur tata cara pemberian insentif tersebut,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Baca juga: Kontroversi Kontraktor Revitalisasi Monas, Proyek Miliaran tapi Kantornya Virtual

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X