Kompas.com - 22/01/2020, 12:45 WIB
Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih saat memaparkan kondisi Jiwasraya dan Asabri di Jakarta, Rabu (22/1/2020). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAAnggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih saat memaparkan kondisi Jiwasraya dan Asabri di Jakarta, Rabu (22/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus perusahaan asuransi meliputi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, pertemuan itu akan membahas latar belakang kebijakan OJK untuk perusahaan asuransi tanah air.

Sebab ada dugaan, beberapa peraturan tata kelola perusahaan asuransi yang dikeluarkan OJK tidak konsisten dan semakin hari semakin lemah.

Baca juga: Ada Kasus Jiwasraya dkk, KSSK Sebut Kondisi Sistem Keuangan Terkendali

"Iya, kita ingin tahu penyebab dari semua itu. Jadi intinya kalau sudah masuk investigasi, tim sudah dibentuk, kita akan fokus pada penyebab. Dan kemudian nanti saran perbaikannya apa," kata Alamsyah di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Alamsyah menjelaskan, peraturan yang tidak konsisten itu tertuang dalam beberapa POJK soal Direktur Kepatuhan sebuah perusahaan asuransi.

Alamsyah merinci, POJK 2/2014 mengatur setiap perusahaan asuransi wajib memiliki Direktur Kepatuhan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Komisi XI DPR Bentuk Panja Industri Keuangan, Awasi Jiwasraya hingga Asabri

Namun pada POJK 73/2016, OJK memberikan kelonggaran waktu sampai 3 tahun bagi perusahaan asuransi untuk memiliki Direktur Kepatuhan. Berlanjut ke POJK 43/2019, OJK kembali mewajibkan perusahaan asuransi punya Direktur Kepatuhan.

"Kami lihat itu ada perubahan-perubahan. Artinya bukan lemah dalam arti apa, terlalu longgar begitu. Direktur kepatuhan harus ada. Sementara kami sendiri melihat rangkap-rangkap antara direktur investasi dan keuangan. Itu enggak boleh," ujar Alamsyah.

Tak hanya itu, regulasi OJK yang dianggap melemahkan juga tertuang dalam beberapa POJK. POJK Nomor 2 Tahun 2014 mengatur Uji Kemampuan dan Kepatuhan bagi direksi dan komisaris perusahaan.

Baca juga: Jokowi Sepakat OJK Rombak Industri Asuransi, Dampak Jiwasraya-Asabri?

Namun pada POJK 73 Tahun 2016, Uji Kemampuan dan Kepatuhan tersebut dihapus dan diganti dengan persetujuan OJK.

Alamsyah bilang, perubahan ini dapat menurunkan akuntabilitas prosedur dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Sebetulnya kenapa dilonggarkan begitu ya. Apakah ada negosiasi dari pihak-pihak tertentu atau tidak, kami belum tahu. Itu yang kami akan cek nanti," pungkas Alamsyah.

Baca juga: Kejagung Telusuri Keterlibatan Oknum OJK Periode Terdahulu dalam Kasus Jiwasraya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Inilah para Pemenang Kompasiana Awards 2021

Inilah para Pemenang Kompasiana Awards 2021

Rilis
Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor Impor dan Faktor Pendorong

Perdagangan Internasional: Definisi Ekspor Impor dan Faktor Pendorong

Whats New
50 Tahun Menikah, Luhut Beberkan Tips Pernikahan Awet

50 Tahun Menikah, Luhut Beberkan Tips Pernikahan Awet

Whats New
Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Ketika Mata Uang China Laris Manis dan Resmi Berlaku di Era Majapahit

Whats New
BNI Smart City Hadir di Surakarta, Apa Saja yang Ditawarkan?

BNI Smart City Hadir di Surakarta, Apa Saja yang Ditawarkan?

Rilis
Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

Menhub Minta Layanan di Pelabuhan Tanjung Priok Dipercepat, Ini Caranya

Whats New
Di Kompasianival 2021 Gita Wirjawan Berikan Catatan agar Ekonomi dan UMKM Membaik

Di Kompasianival 2021 Gita Wirjawan Berikan Catatan agar Ekonomi dan UMKM Membaik

Rilis
Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

Kapal KM Bandar Lestari Terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Ini Penjelasan Kemenhub

Whats New
Anak Usaha Krakatau Steel Ingin Perluas Usaha ke Kawasan Industri Medan

Anak Usaha Krakatau Steel Ingin Perluas Usaha ke Kawasan Industri Medan

Rilis
Bertemu dengan Dubes Hungaria, Sandiaga Uno Bahas Peluang Kerja Sama Sektor Perfilman

Bertemu dengan Dubes Hungaria, Sandiaga Uno Bahas Peluang Kerja Sama Sektor Perfilman

Rilis
Maman Suherman dan 'Mice' Ceritakan Kebahagiaan saat Kolaborasi 'Bahagia Bersama' di Kompasianival 2021

Maman Suherman dan "Mice" Ceritakan Kebahagiaan saat Kolaborasi "Bahagia Bersama" di Kompasianival 2021

Rilis
Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

Perkuat Aksi Iklim, RI dan Korea Selatan Perluas Kerja Sama

Rilis
Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Mengapa Negara Singapura Lebih Berfokus pada Perdagangan dan Industri?

Whats New
Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Dampak Negatif Perdagangan Internasional dan Langkah Mengatasinya

Whats New
Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Bagaimana Aturan dan Cara Menghitung Gaji Part Time?

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.