Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ombudsman Bakal Panggil OJK Terkait Kasus Jiwasraya

Kompas.com - 22/01/2020, 12:45 WIB
Fika Nurul Ulya,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI akan memanggil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kasus perusahaan asuransi meliputi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri.

Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, pertemuan itu akan membahas latar belakang kebijakan OJK untuk perusahaan asuransi tanah air.

Sebab ada dugaan, beberapa peraturan tata kelola perusahaan asuransi yang dikeluarkan OJK tidak konsisten dan semakin hari semakin lemah.

Baca juga: Ada Kasus Jiwasraya dkk, KSSK Sebut Kondisi Sistem Keuangan Terkendali

"Iya, kita ingin tahu penyebab dari semua itu. Jadi intinya kalau sudah masuk investigasi, tim sudah dibentuk, kita akan fokus pada penyebab. Dan kemudian nanti saran perbaikannya apa," kata Alamsyah di Jakarta, Rabu (22/1/2020).

Alamsyah menjelaskan, peraturan yang tidak konsisten itu tertuang dalam beberapa POJK soal Direktur Kepatuhan sebuah perusahaan asuransi.

Alamsyah merinci, POJK 2/2014 mengatur setiap perusahaan asuransi wajib memiliki Direktur Kepatuhan.

Baca juga: Komisi XI DPR Bentuk Panja Industri Keuangan, Awasi Jiwasraya hingga Asabri

Namun pada POJK 73/2016, OJK memberikan kelonggaran waktu sampai 3 tahun bagi perusahaan asuransi untuk memiliki Direktur Kepatuhan. Berlanjut ke POJK 43/2019, OJK kembali mewajibkan perusahaan asuransi punya Direktur Kepatuhan.

"Kami lihat itu ada perubahan-perubahan. Artinya bukan lemah dalam arti apa, terlalu longgar begitu. Direktur kepatuhan harus ada. Sementara kami sendiri melihat rangkap-rangkap antara direktur investasi dan keuangan. Itu enggak boleh," ujar Alamsyah.

Tak hanya itu, regulasi OJK yang dianggap melemahkan juga tertuang dalam beberapa POJK. POJK Nomor 2 Tahun 2014 mengatur Uji Kemampuan dan Kepatuhan bagi direksi dan komisaris perusahaan.

Baca juga: Jokowi Sepakat OJK Rombak Industri Asuransi, Dampak Jiwasraya-Asabri?

Namun pada POJK 73 Tahun 2016, Uji Kemampuan dan Kepatuhan tersebut dihapus dan diganti dengan persetujuan OJK.

Alamsyah bilang, perubahan ini dapat menurunkan akuntabilitas prosedur dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

"Sebetulnya kenapa dilonggarkan begitu ya. Apakah ada negosiasi dari pihak-pihak tertentu atau tidak, kami belum tahu. Itu yang kami akan cek nanti," pungkas Alamsyah.

Baca juga: Kejagung Telusuri Keterlibatan Oknum OJK Periode Terdahulu dalam Kasus Jiwasraya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com