Apindo Bantah Omnibus Law Untungkan Pengusaha

Kompas.com - 23/01/2020, 17:24 WIB
 Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani KOMPAS.com/ELSA CATRIANA Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Hariyadi Sukamdani menegaskan, anggapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja memberikan keuntungan pada para pengusaha adalah salah.

Ia menjelaskan, Indonesia memiliki risiko atas kerawanan tenaga kerja. 40 persen masyarakat di Indonesia menerima subsidi baik itu air, listrik dan sebagainya.

"Kalau 40 persen dari 245 juta penduk itu udah hampir 100 juta jumlahnya, ini nilai yang sangat signifikan untuk bangsa kita dan tidak bisa sejahtera. Kenapa ini terjadi, ya karena ada masalah dalam penciptaan lapangan kerja," jelas Hariyadi di Jakarta, Kamis (23/1/2020).

Baca juga: Kemenko Perekonomian Buka Suara Soal Demo Buruh yang Tolak Omnibus Law

Hariyadi juga menjelaskan sementara berdasarkan data di atas, BKPM mengakui data tersebut. Di tahun 2013 per Rp 1 triliun investasi masih bisa menyerap 4.500 pekerja dan di tahun 2018 hanya sekitar 1.400.

Hal ini menyebabkan terjadinya industri padat modal bukan padat karya.

Sementara itu, imbuh Hariyadi, Apindo melihat sektor yang akan meningkat dari dibentuknya Omnibus Law ini adalah sektor investasi UKM.

Ia mencontohkan apabila UKM diperbolehkan membebaskan upah minimum penyerapan pasti akan terjadi seperti adanya potensi kemampuan dari omset pendapatan UKM yang meningkat.

"Kalau kita lihat potensi kemampuan dari omzet UKM juga akan meningkat dari yang mikro jadi makro bisa naik kelas lah," jelasnya.

Baca juga: Demo di Depan DPR, Ini 6 Alasan Buruh Tolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Sejauh ini Hariyadi mengakui banyak narasi yang telah keluar terkait Omnibus Law sehingga banyak masyarakat yang hebo dan bahkan sampai melakukan demo.

"Kami yakin peraturan baru tidak mungkin dibuat lebih jelek. Kalaupun ada suatu rasio pasti ada tujuannya. Jadi narasi yang bilang Omnibus Law Menguntungkan pengusaha itu salah," tegasnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X