Kompas.com - 24/01/2020, 02:23 WIB

KOMPAS.comRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang digelar Kamis (23/1/2020) kembali menemui jalan buntu untuk kedua kalinya.

Sebelumnya, pada RUPS-LB yang digelar pada Desember 2019 lalu, para pemegang saham yakni PT Karya Tehnik Utama (KTU) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) juga tidak bersepakat.

Dalam rapat kedua, kedua pemegang saham sama-sama mengajukan penundaan karena sedang menempuh proses damai.

"Rapat umum kembali ditunda maksimal sebulan sejak rapat yang digelar hari ini, karena kedua pemegang saham sedang melakukan upaya-upaya perdamaian untuk mengakhiri semua perbedaan pendapat, sengketa yang selama ini ada,’’ ujar Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi yang memimpin RUPS-LB, Kamis (23/1/2020).

Berebut saham

RUPS-LB yang digelar sebelumnya pada 27 Desember 2019, gagal mencapai kata sepakat.

Saat itu, PT KBN yang memiliki 15 persen saham di PT KCN masih tetap mempermasalahkan komposisi kepemilikan saham.

Dengan demikian, rapat tidak bisa dilanjutkan ke agenda rapat lainnya dan berakhir dengan penundaan rapat.

Sebagai pemegang saham minoritas, imbuh Widodo, PT KBN dianggap tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga RUPS-LB yang telah deadlock untuk kedua kalinya itu.

Dalam rapat yang digelar di Hotel Borobudur itu, hadir perwakilan dari pemegang saham mayoritas PT Karya Tekhnik Utama (KTU). Sementara itu, PT KBN mengutus perwakilan kuasa hukumnya.

Jalan damai

Dalam surat yang disampaikan KTU dan perwakilan kuasa hukum KBN dalam suratnya meminta penundaan RUPS-LB paling lambat 1 bulan sejak rapat digelar.

Pasalnya, pihak KBN dan KTU sedang dalam proses perdamaian.

Upaya perdamaian yang dilakukan kedua pihak fokus untuk menyelesaikan komposisi pemegang saham.

Adapun PT KBN menginginkan kenaikan kepemilikan saham menjadi 50 persen, dari perjanjian awal yang disepakati sebesar 85 persen dimiliki KTU karena bertanggung jawab untuk menanggung seluruh pendanaan bagi penyelesaian Pelabuhan Marunda.

Sisa saham sebesar 15 persen dimiliki KBN sebagai bentuk good will dan tidak akan terdilusi meskipun ada kenaikan pembiayaan ke depannya.

Menurut Widodo, kedua pihak sepakat tidak ada masalah perampasan aset dalam pembangunan Pelabuhan Marunda.

‘’Kami sangat berharap sebelum sebulan, sudah ada kesepakatan yang bisa diambil kedua pemegang saham karena hal ini berpengaruh terhadap kinerja KCN," katanya.

Ia menegaskan, KCN bertanggung jawab menjaga operasional Pelabuhan Marunda karena sejumlah tenant dan vendor sudah menandatangani kontrak jangka panjang.

"Kepercayaan mereka harus kami jaga,’’ ujarnya.

Tak cuma itu, Widodo akan melaporkan hasil rapat ini kepada Pokja IV.

Ia mengaku upaya KCN untuk bisa menuntaskan pembangunan pelabuhan Marunda yang telah mundur sekitar 8 tahun kembali mendapat tekanan dengan tertundanya RUPS-LB yang kedua.

Padahal, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli sangat berharap groundbreaking pembangunan pier 2 dan 3 Pelabuhan Marunda bisa segera dijalankan, sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang berkali-kali menegaskan pentingnya mendorong investasi swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

Layanan tetap berjalan

Pemegang saham mayoritas KTU, ia melanjutkan, juga concern atas operasional KCN di tengah segala tantangan.

Oleh karena itu, KTU telah menunjuk pejabat sementara untuk dewan direksi dan komisaris dalam RUPSLB bulan lalu.

Apalagi, direksi dan komisaris PT KCN telah habis masa jabatannya pada 18 Desember 2019. Sayangnya, penunjukkan pejabat sementara ini tidak disetujui KBN.

Kehadiran KCN untuk mengelola Pelabuhan Marunda yang berada di dekat pelabuhan Tanjung Priok telah berkontribusi untuk memangkas waktu tunggu bongkar muat barang di pelabuhan, khususnya untuk barang curah.

Widodo mengatakan, dermaga 1 Pelabuhan Marunda sepanjang 1.950 meter dengan supporting area 42 hektar (ha) telah melayani bongkar muat batubara, pasir, tiang pancang, hingga bahan baku semen.

"Atas pier 1 yang masih beroperasi di bawah jajaran pejabat sementara, KCN yang sudah mendapat hak konsesi dari regulator, tetap bisa memberikan pendapatan bagi negara," kata dia.

Badan Usaha Pelabuhan (BUP) KCN, imbuh Widodo, mencegah terjadinya kerugian negara dengan telah membayarkan kepada negara berupaya pembayaran pajak sekitar Rp 60 miliar hingga 2019.

"Kami juga membayar fee konsesi sekitar Rp 7 miliar setiap tahunnya," ujarnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PTPN Group Bangun Pabrik BioCNG Berbahan Baku Limbah Cair Kelapa Sawit

PTPN Group Bangun Pabrik BioCNG Berbahan Baku Limbah Cair Kelapa Sawit

Whats New
Wujukan Net Zero Operations, Sustainability Harus Jadi Prioritas Industri

Wujukan Net Zero Operations, Sustainability Harus Jadi Prioritas Industri

Rilis
Antisipasi Kecelakaan Beruntun, Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Angkutan Pariwisata

Antisipasi Kecelakaan Beruntun, Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Angkutan Pariwisata

Whats New
Ini Alasan Pertamina Dorong Masyarakat Daftar Lewat Website MyPertamina Ketimbang ke Aplikasi

Ini Alasan Pertamina Dorong Masyarakat Daftar Lewat Website MyPertamina Ketimbang ke Aplikasi

Whats New
Syarat dan Cara Ajukan KUR BRI Online 2022 lewat kur.bri.co.id

Syarat dan Cara Ajukan KUR BRI Online 2022 lewat kur.bri.co.id

Whats New
Gaji ke-13 PNS Cair, Sri Mulyani Sebut untuk Bayar Sekolah Anak

Gaji ke-13 PNS Cair, Sri Mulyani Sebut untuk Bayar Sekolah Anak

Whats New
Cara Daftar m-Banking BRI lewat HP, Tanpa Perlu ke Bank

Cara Daftar m-Banking BRI lewat HP, Tanpa Perlu ke Bank

Whats New
Segini Besaran Gaji ke-13 Pensiunan PNS yang Cair Mulai Hari Ini

Segini Besaran Gaji ke-13 Pensiunan PNS yang Cair Mulai Hari Ini

Earn Smart
Selenggarakan Virtual Run & Ride, Bluebird Turut Dukung Program Ketahanan Pangan

Selenggarakan Virtual Run & Ride, Bluebird Turut Dukung Program Ketahanan Pangan

Whats New
6 Bandara Angkasa Pura I Telah Memberangkatkan  39.296 Calon Jemaah Haji Selama 4-8 Juni 2022

6 Bandara Angkasa Pura I Telah Memberangkatkan 39.296 Calon Jemaah Haji Selama 4-8 Juni 2022

Whats New
Respons Bulog Usai Peternak Minta Sapi Terinfeksi PMK agar Diserap Jadi Stok

Respons Bulog Usai Peternak Minta Sapi Terinfeksi PMK agar Diserap Jadi Stok

Whats New
Strategi Putin, Jadikan Pupuk 'Senjata' Rusia

Strategi Putin, Jadikan Pupuk "Senjata" Rusia

Whats New
Mau Beli Valas? Simak Kurs Rupiah Hari Ini di Lima Bank

Mau Beli Valas? Simak Kurs Rupiah Hari Ini di Lima Bank

Whats New
Dukung Penetrasi Asuransi, Perusahaan Harus Fokus ke Produk-produk Mikro

Dukung Penetrasi Asuransi, Perusahaan Harus Fokus ke Produk-produk Mikro

Whats New
Mengawali Juli 2022, IHSG Melaju dan Rupiah Sentuh Level Rp 14.943 Per Dollar AS

Mengawali Juli 2022, IHSG Melaju dan Rupiah Sentuh Level Rp 14.943 Per Dollar AS

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.