Pengelola JIIPE Merasa Dipersulit Saat Ajukan sebagai KEK

Kompas.com - 24/01/2020, 21:35 WIB
Pintu masuk kawasan JIIPE yang berada di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. KOMPAS.COM/HAMZAH ARFAHPintu masuk kawasan JIIPE yang berada di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur.

GRESIK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Perpres nomor 58 tahun 2017 menetapkan kawasan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang berada di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Kawasan JIIPE pun kemudian diklaim masuk menjadi bagian program pemerintah dalam percepatan pembangunan kawasan industri di Jawa Timur, yang termasuk dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019.

Seiring perjalanan waktu, pihak pengelola kawasan JIIPE merasa dipersulit saat mereka coba mengajukan perizinan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang ekonomi.

"Saya sendiri juga heran, kenapa sampai saat ini izin KEK untuk JIIPE ini belum juga keluar. Padahal, kami sudah mengajukan, sementara di Banten dan Kendal (Jawa Tengah) itu sudah keluar," ujar Advisor kawasan JIIPE Victor Edison Simanjuntak kepada awak media, Jumat (24/1/2020).

Padahal, menurut keterangan dari pihak manajemen PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) sebagai pengembang kawasan JIIPE, pihaknya sudah mengajukan perizinan mengenai KEK kepada pemerintah daerah setempat sejak satu tahun lalu.

Bahkan, Victor menyatakan, pihaknya sudah melayangkan permohonan perizinan mengenai KEK berikut dengan persyaratan yang ditentukan. Namun, hingga hari ini, perizinan mengenai KEK yang mereka harapkan tidak kunjung didapat.

"Pak Jokowi kan sudah pernah bilang, jangan dipersulit jika ada yang mau investasi. Tapi ini saya enggak tahu, kok saat mau pindah tangan, saat tanah mau kami sertifikat kok dibilang ada pajak belum dibayar," kata dia.

Atas temuan tersebut, pihak JIIPE merasa ada miskomunikasi yang terjadi. Lantaran pajak yang dituding belum dibayar tersebut merupakan pajak saat tanah dibeli pihak pertama (agen/makelar) dari pemilik, sebelum lahan itu dibeli pengembang JIIPE dari pihak pertama. Nilai tunggakan pajak itu pun tidak main-main, dengan perkiraan mencapai sekitar Rp 10 miliar.

"Ini yang menjadi masalah, jadi hambatan. Kalau itu yang terjadi, maka akan kami laporkan," tutur mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri ini.

Kawasan JIIPE dibangun atas kerja sama Pelindo III (melalui anak perusahaan PT Berlian Jasa Terminal Indonesia) dengan PT AKR (melalui anak perusahaan PT Usaha Era Pratama Nusantara), dengan komposisi penyertaan 50-50 persen.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X