Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sikap DPR Tolak Kenaikan BPJS Kesehatan Kelas III Dinilai Tanggung

Kompas.com - 26/01/2020, 10:45 WIB
Ade Miranti Karunia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyayangkan sikap Komisi IX DPR yang hanya fokus terhadap desakan untuk menurunkan iuran peserta kelas III BPJS Kesehatan. 

Harusnya kata dia, Komisi XI memastikan iuran JKN bagi rakyat miskin ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Termasuk rakyat miskin yang justru masuk sebagai peserta kelas III BPJS Kesehatan.

"Berjuangnya tanggung," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Minggu (26/1/2020).

Baca juga: Peluang Iuran BPJS Kesehatan Turun Sulit Terwujud, Ini Alasannya

Timboel justru menilai, sikap Komisi IX yang menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan peserta kelas III sama saja mengukuhkan rakyat miskin di kelas tersebut tetap membayar iuran JKN.

Seharusnya menurut dia, DPR fokus pada proses cleansing data Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dilakukan Kementerian Sosial. Termasuk data peserta kelas III BPJS Kesehatan.

"Sehingga iuran rakyat miskin yang ada di Kelas III mandiri seluruhnya ditanggung pemerintah, tidak lagi bayar iuran dari kantong mereka sendiri," katanya.

Saat ini pun, kata Timboel, ada beberapa pemerintah daerah (Pemda) yang berniat menurunkan jumlah peserta PBI APBD-nya karena iuran PBI naik jadi Rp 42.000 per orang per bulan.

Baca juga: Ditjen Pajak Lelang Online Mobil Sitaan, Harga Mulai Rp 43,3 Juta

Dengan alasan APBD tidak mampu menanggung kenaikan iuran tersebut, Pemda dinilai berniat menjauhkan JKN dari orang miskin di daerah.

"Nah, bila Komisi IX sensitif dengan masalah rakyat miskin yang akan dikeluarkan dari PBI APBD maka Komisi IX harus berjuang menolak rencana beberapa Pemda tersebut," ujarnya.

Pada Senin (20/1/2020) lalu, Komisi IX DPR RI mempersoalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan kelas III saar rapat dengan pemerintah. Komisi XI meminta agar pemerintah kembali menurunkan iuran tersebut.

Komisi IX juga mengaku disalahkan oleh buruh karena dianggap mendukung kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Hampir semua anggota Komisi IX bersuara untuk tidak melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) bila tak ada hasil.

Baca juga: Tes SKD CPNS Hari Pertama Digelar Serentak Besok

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Kadin Proyeksi Perputaran Uang Saat Ramadhan-Lebaran 2024 Mencapai Rp 157,3 Triliun

Whats New
Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com