100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Pengusaha Minta Urusan Kelembagaan Rampung

Kompas.com - 27/01/2020, 18:39 WIB
Presiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Maruf Amin berfoto bersama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju bersama pendamping di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPresiden RI, Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Maruf Amin berfoto bersama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju bersama pendamping di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha meminta masalah kelembagaan dapat segera rampung. Pasalnya, dalam 100 hari kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin masih berputar pada masalah kelembagaan. Penyelesaiaan struktur organisasi diharapkan rampung sebelum enam bulan.

"Harapan kita sebelum 6 bulan pemerintahan hal seperti ini sudah terbuka yang menyebabkan adanya informasi yang jelas," ujar Wakil Ketua Hipmi Anggawira saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (27/1/2020).

Baca juga: Cegah Virus Corona, KCIC Perketat Pemeriksaan Kesehatan Karyawannya

Sebelumnya terjadi perubahan struktur organisasi di beberapa kementerian/lembaga. Beberapa kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang beberapa kali mengalami perubahan struktur sejak kabinet baru dilantik pada Oktober lalu.

Sehingga setelah ada struktur baku akan memperjelas kebijakan. Termasuk pada kebijakan yang selama ini masih minim dikeluarkan oleh pemerintah.

"Nantinya kebijakan strategis yang dibutuhkan pengusaha bisa segera dilakukan," terang Anggawira.

Baca juga: Saham Sektor Penerbangan dan Pariwisata Paling Terdampak Virus Corona

Selain itu dalam 100 hari pertama, pemerintahan Jokowi - Ma'ruf dinilai telah menyelesaikan draft omnibus law. Terdapat dua omnibus law yang akan segera dibahas bersama DPR yaitu omnibus law perpajakan dan omnibus law cipta lapangan kerja.

Anggawira bilang omnibus law saat ini sudah sesuai dengan harapan pelaku usaha. Walaupun belum diundangkan, omnibus law diyakini menunjukkan upaya reformasi.

"Pemerintah sangat fokus dalam konteks reformasi perizinan dan kemudahan investasi," terang Anggawira. (Reporter: Abdul Basith | Editor: Herlina Kartika)

Baca juga: Tarif Tol Dalam Kota Akan Disesuaikan, Ada yang Naik dan Ada yang Turun

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: 100 hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, pengusaha minta urusan kelembagaan segera kelar



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Rombak Jajaran Direksi, Kimia Farma Diagnostika Fokus Benahi Internal

Whats New
Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Pemerintah Masih Terima Aduan THR hingga 20 Mei 2021

Whats New
Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Harga Vaksin Gotong Royong Rp 321.660 Per Dosis, Pengusaha: Kami Bisa Menerimanya

Whats New
Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Peredaran Uang Tunai Selama Lebaran Capai Rp 154,5 Triliun

Whats New
Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Profil Kimia Farma Diagnostik, Cucu BUMN yang Semua Direksinya Dipecat

Whats New
Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Simak Tips Menata Kembali Keuangan Setelah Lebaran

Spend Smart
Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Bayar Denda ke Pemerintah China, Alibaba Rugi Rp 12,01 Triliun

Whats New
Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Rincian Biaya dan Syarat Daftar Sertifikasi Debt Collector

Whats New
Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Pecat Direksi Kimia Farma Diagnostika, Erick Thohir: Silakan Berkarier di Tempat Lain!

Whats New
Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick Thohir

Whats New
Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Daftar 11 Titik Rapid Test Antigen Gratis di Jalur Darat Jawa Barat

Whats New
Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Ini Sanksi untuk Perusahaan Leasing yang Tarik Paksa Kendaraan Debitur

Whats New
KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

KA Jarak Jauh Angkut 48.810 Penumpang Non-mudik Selama 9 Hari Larangan Mudik

Whats New
Mengenal KPR Syariah, Fitur, Syarat Pengajuan Serta Keuntungannya

Mengenal KPR Syariah, Fitur, Syarat Pengajuan Serta Keuntungannya

Whats New
Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika akibat Kasus Alat Tes Antigen Bekas

Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika akibat Kasus Alat Tes Antigen Bekas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X