Fungsi OJK Dikembalikan ke BI, Perlukah?

Kompas.com - 27/01/2020, 20:48 WIB
Logo OJK KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKOLogo OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat mengajukan usul untuk mengembalikan fungsi Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) ke Bank Indonesia (BI).

Ini merupakan buntut dari kasus yang terjadi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Meskipun demikian, ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menyatakan fungsi pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri keuangan sudah baik dan tepat.

Baca juga: DPR Usul OJK Dibubarkan, BI: Kami Tidak Pernah Membahasnya

Lana mengungkapkan, keberadaan OJK masih sangat penting dalam mengawasi industri jasa keuangan. Lantaran industri jasa keuangan memiliki kontribusi yang besar bagi pembangunan perekonomian.

"Yang penting OJK diberi ruang di penguatan pengawasannya lebih baik, nonbank diberikan satu pelajaran yang bisa memberi jaminan seperti LPS," ujar Lana di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Terkait rencana DPR yang ingin mengembalikan fungsi OJK ke BI, menurutnya hal itu hanya akan menambah persoalan. Seharusnya saat ini seluruh pihak fokus untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya.

"Keberadaan OJK sangat diperlukan. Jangan lah menambah panas suasana. Menurut saya, rencana itu hanya akan menambah persoalan. Perlu dikaji lagi lah, karena waktu membuat keberadaan OJK kan panjang, masa karena satu kasus langsung dihapus," sebut Lana.

Baca juga: Pro Kontra Panja dan Pansus Jiwasraya, Ini Langkah yang Sudah Dilakukan

Menurut Lana, jika pengawasan dikembalikan ke BI pun tak akan mudah. Waktu transisi yang diperlukan pun tak cukup hanya 1-2 tahun.

"Enggak gampang, transisi enggak semudah itu. Ini semua kan saling terkait, sistem keuangan enggak bisa terkotak-kotak seperti itu. Walaupun secara instutusi tetap, beda dengan pensiun, asuransi, ini semua saling kait mengkait," jelasnya.

Lana menuturkan, OJK saat ini telah melakukan pengawasan secara tepat. Hanya saja, kasus Jiwasraya ini dimainkan secara apik oleh pihak internal.

"Ibaratnya rumah tuh, OJK sudah pagerin, udah pasang CCTV, udah pakai kawat listrik segala, tapi yang maling ya orang dalam itu sendiri," papar Lana.

Lagi pula, kasus Jiwasraya merupakan kasus lama. Menurut Lana, OJK sebagai lembaga pengawas pun telah memberikan peringatan kepada pihak Jiwasraya.

Baca juga: Komisi di DPR Ramai-ramai Bentuk Panja Jiwasraya, Bakal Tumpang Tindih?

Walau begitu, Lana menyarankan agar OJK ke depan bisa lebih ketat memberikan pengawasan.

"Barangkali memang ke depan OJK perlu lebih disipilin terhadap SOP sendiri. Kalau SOP satu kali belum kena SP3 kan ibaranya, kalau sampe kena SP3, langsung ambil tindakan tegas ke perusahaan itu sesegera mungkin," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

GAPPRI Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Industri Hasil Tembakau

GAPPRI Minta Pemerintah Perhatikan Kondisi Industri Hasil Tembakau

Whats New
Dorong Produktivitas Petani di Baubau, Kementan Salurkan Alsintan

Dorong Produktivitas Petani di Baubau, Kementan Salurkan Alsintan

Rilis
Ini Cara Menggunakan Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay

Ini Cara Menggunakan Fitur Rekognisi Wajah dan Sidik Jari ShopeePay

Spend Smart
IHSG Pekan Depan DIprediksi Menguat, Ini Faktor Pendukungnya

IHSG Pekan Depan DIprediksi Menguat, Ini Faktor Pendukungnya

Whats New
Produsen Pipa Baja Buka Lowongan untuk Semua Jurusan, Cek Posisi dan Syaratnya

Produsen Pipa Baja Buka Lowongan untuk Semua Jurusan, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Sulap Sampah Menjadi Mainan Robot, Aulia Dapat Pesanan untuk PM Korea hingga Indro Warkop

Sulap Sampah Menjadi Mainan Robot, Aulia Dapat Pesanan untuk PM Korea hingga Indro Warkop

Smartpreneur
Ada Kemungkinan Pembukaan Gelombang 11, Jangan Lupa Daftar di Prakerja.go.id

Ada Kemungkinan Pembukaan Gelombang 11, Jangan Lupa Daftar di Prakerja.go.id

Whats New
Kalah dengan Malaysia, Kadin Berharap Standar Halal Indonesia Bisa Diakui Dunia

Kalah dengan Malaysia, Kadin Berharap Standar Halal Indonesia Bisa Diakui Dunia

Whats New
BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X