Ini Tantangan APBN 2020 Menurut Sri Mulyani

Kompas.com - 28/01/2020, 13:46 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran eselon I Kementerian Keuangan ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajaran eselon I Kementerian Keuangan ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini, Selasa (28/1/2020) melakukan rapat kerja dengan Anggota Komisi XI DPR RI.

Dalam rapat tersebut, Bendahara Negara memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Sri Mulyani memaparkan, kondisi perekonomian global masih menjadi tantangan utama dalam realisasi penerimaan dan belanja negara. Dengan kondsii pertumbuhan ekonomi global yang lesu, turut berpengaruh terhadap kinerja ekspor dan impor dalam negeri.

"Risiko bisa sangat unpredictable dan very volatile dan semua negara wajib mewaspadai dan menyiapkan instrumen kebijakan untuk menjaga keinginan tumbuh dan tidak boleh buta terhadap environment yang volaitlitynya sangat tinggi dan tidak terbaca," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Minta Prabowo Efisien Kelola Anggaran Rp 127 Triliun

Menurut dia, salah satu tantangan utama dalam menjaga APBN 2020 adalah menjaga kepercayaan pelaku pasar.

Menurut Menkeu, meski Amerika Serikat dan China telah memasuki babak baru dalam kesepakatan perdagangan, justru muncul tensi ketegangan baru antara Amerika Serikat dengan Iran.

Selain itu juga wabah virus Corona yang awalnya ditemukan di Wuhan, China telah menyebar ke 13 negara lain.

"Indonesia perlu untuk terus membaca dan melihat potensi pertumbuhan ekonomi dan titik rawan yang harus dijaga, tidak menimbulkan spill over dalam perekonomian kita," ujar dia.

Secara lebih rinci hingga akhir tahun kinerja APBN mencatatkan defisit sebesar Rp 353 triliun atau 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 1,84 persen.

Besaran defisit tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 269,4 triliun atau 1,82 persen dari PDB.

Realisasi pendapatan negara tercatat sebesasr Rp 1.957,2 triliun atau hanya tumbuh 0,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) jika dibandingkan dengan tahun lalu yang bisa tumbuh 16,6 persen. Realisasi pendapatan negara tersebut 90,4 persen dari target awal yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 2.165,1 triliun.

Untuk penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp 1.545,3 triliun atau 86,5 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp 1.786,4 triliun. Penerimaan tersebut hanya tumbuh 1,7 persen (yoy) jika dibandingkan dengan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 13 persen (yoy).

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemerintah mampu mendapatkan penerimaan sebesar Rp 405 triliun atau tumbuh di atas target yang sebesar Rp 378,3 triliun. Namun demikian, relaisasi tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu atau tumbuh -1 persen.

Penerimaan hibah tercatat mencapai Rp 6,8 triliun atau jauh lebih tinggi dari perkiraan dalam APBN yang hanya Rp 400 miliar. Dari sisi belanja, pada hingga akhir tahun 2019 pemerintah berhasil merealisasi belanja sebesar Rp 2.310,2 triliun atau 93,9 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.461,1 triliun.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X