Ketua KPK Diminta Erick Thohir Bantu Cegah Korupsi di BUMN

Kompas.com - 28/01/2020, 16:45 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Akhdi Martin PratamaKetua KPK Firli Bahuri dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengaku diminta membantu upaya pencegahan korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN.

Hal itu ia sampaikan usai bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN pada Selasa (28/1/2020).

“BUMN meminta kepada kami terkait keterlibatan supaya memberi sumbangsih kepada BUMN untuk tidak terjadinya korupsi,” ujar Firli.

Baca juga: Kapal Pelindo I Diduga Jual Minyak Ilegal ke SIngapura, Ini Respon Erick Thohir

Firli menambahkan, pihaknya diminta memberi pelatihan anti suap kepada seluruh karyawan di BUMN. Selain itu, KPK juga diminta memberi pengarahan dalam pembentukan perusahaan yang bersih dari korupsi.

“Jadi kami bicara tentang bagaimana menyelamatkan bagaimana kita juga bisa berikan andil mencegah korupsi tidak terjadi,” kata Firli.

Firli pun mengapresiasi langkah Erick Thohir yang ingin memberantas korupsi di BUMN. Menurut dia, Erick telah membuat aturan agar BUMN bersih dari korupsi.

“Ada 9 Peraturan Menteri BUMN yang memerintahkan seluruh pejabat struktural untuk melakukan upaya-upaya mencegah korupsi. Kedua, BUMN juga sudah membuat sistem manajemen anti suap,” ucap dia.

Baca juga: Virus Corona Merebak, Perusahaan Global Batasi Perjalanan Bisnis ke China

Sebelumnya, Erick Thohir sempat meminta para pemimpin perusahaan pelat merah tidak berusaha melobi dirinya agar tak dicopot dari jabatan masing-masing. Jika kinerjanya baik, otomatis jabatan seseorang itu di perusahaan BUMN tak akan diganti.

Namun, jika kinerjanya buruk maka otomatis akan dievaluasi. Hal tersebut dikatakan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

“Disampaikan juga (oleh Erick Thohir), mereka (para pimpinan BUMN) enggak perlu lobi-lobi untuk mempertahankan jabatannya. Kalau bottom line bagus, enggak usah khawatir,” ujar Arya mencontohkan perkataan Erick kepada para petinggi perusahaan BUMN.

Baca juga: Lowongan Kerja BUMN, dari Telkom hingga Nindya Karya



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X