Daya Saing Rantai Nilai Global RI Masih Lemah, Ini Buktinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia dalam laporan terbarunya bertajuk World Development Report 2020 menyebut partisipasi Indonesia dalam sistem rantai nilai global (global value chain) masih lemah.

Chief Economist East Asia and Pacific Bank Dunia, Aaditya Mattoo mengatakan, pelemahan itu terlihat dari tidak fokusnya pengembangan ekspor di beberapa produk dan tidak efisiennya biaya pelabuhan, yang biasanya menjadi jalur logistik.

Mattoo bilang, keikutsertaan Indonesia dalam rantai nilai global memiliki beberapa segi yang bertolak belakang.

Baca juga: Peningkatan Daya Saing UMKM Bisa Selamatkan RI dari Perlambatan Ekonomi?

Partisipasi Indonesia dalam mengekspor komoditas mentah sangat tinggi. Tapi, ekspor bahan jadi masih rendah.

Misalnya, sebagai pengekspor komoditas mentah seperti minyak kelapa sawit dan batu bara, yang digunakan oleh negara-negara lain untuk memproduksi dan mengekspor kosmetik dan minyak pelumas, partisipasi Indonesia tinggi dan berkembang.

"Namun, sebagai importir dari bahan kain dan besi baja, untuk diproduksi kemudian diekspor kembali berupa pakaian jadi dan kendaraan roda empat, partisipasi Indonesia rendah dan semakin melemah," kata Mattoo di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Buktinya, imbuh dia, proporsi ekspor Indonesia untuk produk pakaian jadi, elektronik dan suku cadang mobil ke negara-negara maju menurun, sementara ekspor produk serupa negara-negara tetangga meningkat.

Baca juga: Ekspor RI Sepanjang 2019 Tembus Rp 2.345 T, Ini Daftar Komoditasnya

Aaditya menuturkan, partisipasi ke depan (forward participation) di dalam komoditas-komoditas mentah memang telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, utamanya ketika harga komoditas-komoditas mentah tersebut sedang tinggi.

Namun melemahnya partisipasi ke belakang (backward participation) di industri manufaktur mencerminkan tidak efektifnya upaya menopang kesuksesan yang telah dicapai.

"Sekaligus mencerminkan tidak efektifnya menciptakan industri manufaktur dan jasa tahap yang lebih maju, seperti yang telah dicapai negara-negara tetangga Indonesia," ucap Mattoo.

Inefisiensi biaya pelabuhan

Tingginya biaya logistik di pelabuhan pun menyurutkan Indonesia mengambil manfaat dari rantai nilai global.

Padahal, mengimpor untuk mengekspor kembali merupakan inti dari rantai nilai global.

Mattoo merinci, beban biaya inspeksi pra-pengiriman setara dengan 41 sen per dollar AS dari impor, pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebanyak 29 sen, dan persetujuan impor sebanyak 13 sen.

Baca juga: Biaya Logistik Indonesia Termahal di Asia, Investor Bisa Kabur

Tak hanya itu, proses pra-pemeriksaan dan pemeriksaan untuk impor di Indonesia bahkan memakan waktu 200 jam, alias 5 kali lipat lebih besar dibanding dengan Malaysia.

"Biaya penggunaan fasilitas pelabuhan (port dues) di Tanjung Priok juga 5 kali lipat dari pelabuhan di Singapura dan dua setengah kali lipat dari pelabuhan di Yangon," pungkas Mattoo.