Perlukah Pemerintah Suntik Modal ke Jiwasraya?

Kompas.com - 28/01/2020, 19:13 WIB
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. ANTARAFOTO/GALIH PRADIPTAWarga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Proses penyelesaian masalah yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih bergulir di parlemen. Usulan suntikan modal negara ke Jiwasraya pun muncul.

Hari ini, Panitia Kerja (Panja) Jiwasraya Komisi VI memanggil beberapa pakar untuk menguraikan kondisi industri asuransi.

Para pakar juga dimintai masukan terkait solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan kasus gagal bayar Jiwasraya.

Baca juga: Komisi di DPR Ramai-ramai Bentuk Panja Jiwasraya, Bakal Tumpang Tindih?

Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia Dadang Sukresna mengatakan, satu-satunya cara agar Jiwasraya bisa sehat dan dana nasabah bisa dikembalikan adalah suntikan dana dari pemerintah yang merupakan pemegang saham pengendali.

"Solusi duit. Kalau saya sebagai perusahaan swasta, saya rugi, pemegang saham pengendali sudah pasti dipanggil oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tambah modal, gitu," ujarnya di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Dadang mengatakan, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Di dalam beleid tersebut ditegaskan, pemegang saham pengendali harus bertanggung jawab bila perusahaan mengalami kerugian.

Pemerintah beberapa kali menegaskan tidak akan melakukan bailout atau suntikan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Jiwasraya.

"Ya pemegang saham pengendali ya harus menambahkan modal. (Soal dananya dari mana) itu terserah pemerintah," ujar dia.

Baca juga: Pesawatnya Akan Kembali Terbang ke China, Ini Penjelasan Citilink

Berbeda dengan Dadang, Pengamat Asuransi Hotbonar Sinaga mengatakan pemerintah tidak perlu menyuntikkan PMN kepada Jiwasraya. Sebab, bisa menjadi preseden buruk terhadap industri asuransi.

Di sisi lain dia menilai kondisi APBN yang defisit bisa kian terbebani jika pemerintah harus menyuntikan dana ke perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

"Aku selalu bilang, bahwa tidak perlu ada PMN, jangan dikasih bailout, karena akan menjadi preseden buruk," ujar dia.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X