Kompas.com - 28/01/2020, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia (World Bank) dalam laporannya tentang World Development Report 2020 menyatakan, reformasi kebijakan yang dilakukan RI masih belum cukup untuk menarik Penanaman Modal Asing (PMA).

Adapun reformasi kebijakan yang dimaksud adalah penyederhanaan regulasi dengan omnibus law, di antaranya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan implementasi Online Single Submission (OSS).

Chief Economist East Asia and Pacific Bank Dunia, Aaditya Mattoo mengatakan, untuk menarik PMA datang hingga memperoleh manfaatnya, Indonesia perlu sumber tenaga kerja yang kompetitif yang saat ini masih terbatas.

"Sebagian dari ini disebabkan sistem pendidikan di Indonesia tidak melengkapi penduduknya dengan keterampilan yang cukup," ujar Aaditya di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Ma'ruf, Omnibus Law, Didukung Pengusaha Ditolak Buruh

Aaditya bilang, akibatnya investor tidak dapat mengatasi langkanya tenaga ahli di dalam negeri. Bila mendatangkannya dari luar negeri pun, izin kerja untuk tenaga asingnya dibatasi. Aaditya pun membandingkannya dengan negara tetangga.

"Di Indonesia perbandingannya adalah 73 tenaga ahli asing per 100,000 pekerja dalam negeri. Sementara di Malaysia rasionya adalah 858 per 100,000 pekerja," terang Aaditya.

Apalagi bila dilihat dari tingkat upah, kata Aaditya, tingkat upah RI memang masih setengahnya dari tingkat upah China. Namun, biaya tenaga kerja aktual RI lebih tinggi karena rendahnya produktifitas tenaga kerja.

Apresiasi

Kendati demikian, Bank Dunia mengapresiasi langkah Indonesia yang tengah menggodok reformasi kebijakan. Sebab, langkah itu merupakan awalan yang bagus untuk meningkatkan peran RI dalam rantai nilai global (RNG/GVC).

Aaditya mengatakan, penyederhanaan regulasi setidaknya dapat menghapus beberapa batasan Penanaman Modal Asing (PMA) yang selama ini mandek.

"Karena batasan tersebut telah mengurangi arus investasi asing ke Indonesia dan beralih ke negara lain," terang Aaditya.

Namun Aaditya bilang, ada 2 risiko yang perlu kembali diperhatikan. Pertama, reformasi kebijakan mungkin tidak dapat menjawab semua hambatan kunci dari lemahnya partisipasi Indonesia dalam RNG.

"Selain itu, negara-negara di dunia terkadang memperlemah perlindungan sosial dan lingkungan untuk menarik RNG," sebutnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lowongan Kerja RANS Entertainment, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

Lowongan Kerja RANS Entertainment, Ini Syarat dan Posisi yang Dibutuhkan

Spend Smart
Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Jokowi Mau Suntik Proyek Kereta Cepat Pakai APBN Rp 3,2 Triliun

Whats New
Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

Dulu Jokowi Berkali-kali Janji Kereta Cepat Haram Gunakan APBN

Whats New
Meski Suku Bunga Acuan Naik, Kredit Diprediksi Tumbuh Kuat 11 Persen

Meski Suku Bunga Acuan Naik, Kredit Diprediksi Tumbuh Kuat 11 Persen

Whats New
Ingin Beli Mobil Operasional Perusahaan? Simak Kelebihan dan Kekurangannya Berikut

Ingin Beli Mobil Operasional Perusahaan? Simak Kelebihan dan Kekurangannya Berikut

BrandzView
BPH Migas dan Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Aturan Pembelian BBM agar Distribusi Solar Berubsidi Tepat Sasaran

BPH Migas dan Pemprov Sulut Gelar Sosialisasi Aturan Pembelian BBM agar Distribusi Solar Berubsidi Tepat Sasaran

Rilis
BPOM: Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Beda dengan di RI

BPOM: Mie Sedaap yang Ditarik di Hong Kong Beda dengan di RI

Whats New
RANS Entertainment Buka Lowongan Lowongan Kerja, Simak Posisi yang Dibutuhkan

RANS Entertainment Buka Lowongan Lowongan Kerja, Simak Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Terkoreksi 0,5 Persen, IHSG Sesi I Ditutup pada Level 7.001,25

Terkoreksi 0,5 Persen, IHSG Sesi I Ditutup pada Level 7.001,25

Whats New
Duduk Perkara Penarikan Produk Mie Sedaap Rasa Ayam Pedas Korean Spicy Chicken di Hong Kong

Duduk Perkara Penarikan Produk Mie Sedaap Rasa Ayam Pedas Korean Spicy Chicken di Hong Kong

Whats New
Ada Ancaman Resesi Global, UOB Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Positif 5,4 Persen di Kuartal III-2022

Ada Ancaman Resesi Global, UOB Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Positif 5,4 Persen di Kuartal III-2022

Whats New
Disalurkan ke 1,5 Juta Pekerja Pekan Depan, Begini Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 via Kemnaker.go.id

Disalurkan ke 1,5 Juta Pekerja Pekan Depan, Begini Cara Cek Penerima BSU Tahap 4 via Kemnaker.go.id

Whats New
PT Pama Buka 7 Lowongan Kerja hingga 9 Oktober, Klik recruitment.pamapersada.com

PT Pama Buka 7 Lowongan Kerja hingga 9 Oktober, Klik recruitment.pamapersada.com

Whats New
Mengenal Paspor Elektronik, Syarat, Cara Membuat, hingga Biayanya

Mengenal Paspor Elektronik, Syarat, Cara Membuat, hingga Biayanya

Whats New
Indeks Dollar AS Kembali Turun, Nilai Tukar Rupiah Pagi Hari Ini Menguat

Indeks Dollar AS Kembali Turun, Nilai Tukar Rupiah Pagi Hari Ini Menguat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.