Sri Mulyani: Meski Menteri Keuangannya Serak, APBN Tidak Boleh Serak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini Rabu (29/1/2020) memberikan paparan mengenai ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menghadapi perekonomian global dalam BRI Group Economic Forum 2020.

Mantan Direktur Bank Dunia tersebut mengaku sedang dalam kondisi tidak fit. Dalam mengutarakan paparannya yang berdurasi hingga 50 menit, suara Sri Mulyani terdengar sedikit serak.

Di tengah paparannya tersebut Sri Mulyani pun mengatakan, kondisi APBN tidak boleh sakit meski Bendahara Negara yang mengelolanya sedang dalam kondisi yang tidak sehat.

Baca juga: Fakta APBN 2019: Penerimaan Loyo dan Utang Pemerintah Capai Rp 4.778 Triliun

"APBN harus dijaga sehat karena sebagai instrumen policy dia tidak boleh sakit. Anda bisa dengan Menteri Keuangan saat ini suaranya serak, tapi APBN tidak boleh serak. Menteri Keuangannya bisa terkena flu, tapi bukan flu corona lho ya," ujar dia sedikit bergurau.

Secara lebih lanjut perempuan yang akrab disapa Ani tersebut memaparkan realisasi APBN tahun lalu yang defisitnya lebih lebar dari yang ditargetkan.

Hingga akhir tahun 2019, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp 353 triliun atau 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 1,84 persen.

Besaran defisit tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 269,4 triliun atau 1,82 persen dari PDB.

Realisasi pendapatan negara tercatat sebesasr Rp 1.957,2 triliun atau hanya tumbuh 0,7 persen secara tahunan (year on year/yoy) jika dibandingkan dengan tahun lalu yang bisa tumbuh 16,6 persen.

Realisasi pendapatan negara tersebut 90,4 persen dari target awal yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 2.165,1 triliun. Untuk penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp 1.545,3 triliun atau 86,5 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp 1.786,4 triliun.

Penerimaan tersebut hanya tumbuh 1,7 persen (yoy) jika dibandingkan dengan jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 13 persen (yoy).

Adapun untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pemerintah mampu mendapatkan penerimaan sebesar Rp 405 triliun atau tumbuh di atas target yang sebesar Rp 378,3 triliun.

Namun demikian, relaisasi tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu atau tumbuh -1 persen.

Penerimaan hibah tercatat mencapai Rp 6,8 triliun atau jauh lebih tinggi dari perkiraan dalam APBN yang hanya Rp 400 miliar. Dari sisi belanja, pada hingga akhir tahun 2019 pemerintah berhasil merealisasi belanja sebesar Rp 2.310,2 triliun atau 93,9 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp 2.461,1 triliun.

Meski dalam kondisi defisit, Sri Mulyani mengatakan pihaknya tidak meminta Kementerian/Lembaga terkait tak melakukan penghematan anggaran. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah kebijakan countercyclical agar belanja negara bisa tetap meningkat.

"Kita tidak menyampaikan ke KL untuk berhemat. Kita meminta tetap belanja sesuai yang direncanakan. Karena hal itu penting untuk menyangga ekonomi Indonesia yang sedang dalam tekanan," ujar dia.