Permudah Freelancer dan UMKM Payar Pajak, Startup Ini Luncurkan Aplikasi HiPajak

Kompas.com - 30/01/2020, 07:15 WIB
CEO HiPajak, Tracy Tradia memperkenalkan aplikasi HiPajak di Jakarta, Rabu (29/1/2020). ISTIMEWACEO HiPajak, Tracy Tradia memperkenalkan aplikasi HiPajak di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Startup PT Investa Hipa Teknologi meluncurkan aplikasi perpajakan, HiPajak untuk membantu mempermudah pekerja menghitung kewajiban perpajakannya.

CEO HiPajak Tracy Tardia mengatakan aplikasinya ini akan membantu menghitung kewajiban wajib pajak terutama para freelancer dan UMKM yang tak memiliki waktu untuk melaporkan dan membayar pajak.

"Kalau wajib pajak di luar karyawan, mereka harus mengurus pajaknya sendiri. Apalagi bagi UMKM baru sudah nggak ada waktu lagi buat urusin pajak, akhirnya kami membantu melalui aplikasi itu," katanya di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dalam aplikasi tersebut terdapat lima fitur utama, yakni Rekomendasi Pajak, Catat & Kalkulasi Pajak serta Konsultasi Pajak.

Sementara untuk fitur Bayar Pajak, dan Lapor Pajak sedang dalam pengembangan. Paket utama ini tidak berbayar alias free.

Baca juga: Pemerintah Pakai Nexus Tax untuk Kejar Pajak Netflix dkk

Sementara, paket premium dengan tarif Rp 25.000 per bulan terdapat 9 fitur. Di antaranya, Sesi Konsultasi 30 Menit Pertama, Sesi Konsultasi 30 Menit per Bulan, Rekomendasi Pajak, Pencatatan Pajak, Hitung Pajak Bulanan, Pengarsipan, Download SPT Tahunan, Bayar Pajak Bulanan, dan terakhir Lapor SPT.

Meski demikian, aplikasi HiPajak ini belum terkoneksi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Namun kami ingin sekali jadi mitra resmi pajak. Kita ke depannya ingin seperti itu. Cuma memang ada banyak proses menjadi mitra resmi Dirjen Pajak. Mereka kadang mengumumkan dibuka apply (jadi mitra kerja sama), habis itu prosesnya masih panjang. Oleh karena itu, langkah yang kita lakukan kita campaign sendiri dulu. Kita membuktikan bahwa kita berniat membantu pemerintah," ungkapnya.

HiPajak menargetkan tahun ini meraih 1 juta pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) dari Wajib Pajak.

"Target 1 juta SPT baru dengan bantuan stakeholder lainnya. Kita mendukung penuh pemerintah dalam menaikkan SPT baru," katanya.

Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, masih mempelajari soal aplikasi HiPajak yang diketahui belum terintegerasi ke institusinya.

DJP berencana akan memanggil pengelola HiPajak dalam waktu dekat ini untuk mengetahui seberapa efektif aplikasi tersebut membantu pemerintah meningkatkan jumlah SPT dan penerimaannya.

"Kami perlu pelajari dulu. Nanti kami undang untuk presentasi. Kalau itu tidak melanggar ketentuan, dan memang bisa membantu masyarakat atau Wajib Pajak, tentunya silahkan saja," katanya ketika dihubungi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dukung UMKM ke Pasar Global, KGX Luncurkan Layanan Export Delivery Service

Dukung UMKM ke Pasar Global, KGX Luncurkan Layanan Export Delivery Service

Whats New
Tertarik Asuransi Unit Link? Pahami Dulu Manfaat dan Kerugiannya

Tertarik Asuransi Unit Link? Pahami Dulu Manfaat dan Kerugiannya

Spend Smart
Pendapatan Turun, Multi Bintang Tetap Bagi Dividen Rp 475 Per Saham

Pendapatan Turun, Multi Bintang Tetap Bagi Dividen Rp 475 Per Saham

Whats New
Pertamina Rosneft Mulai Desain Rinci Kilang Tuban

Pertamina Rosneft Mulai Desain Rinci Kilang Tuban

Whats New
Dalam Sepekan, Dogecoin Sudah Menguat 600 Persen

Dalam Sepekan, Dogecoin Sudah Menguat 600 Persen

Whats New
Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Selain Suku Bunga Rendah, Ini Jurus BI Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Bogasari Ditunjuk Jadi Industri Percontohan Kawasan Tangguh Jaya

Whats New
Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Pemerintah Siapkan 5 Prioritas Program Energi Terbarukan Hingga 2024

Whats New
Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Pasar Mitra Tani Berikan Gratis Ongkir untuk Masyarakat

Rilis
[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

[TREN TRAVEL KOMPASIANA] Pesona Kawah Ijen | Kiat dan Trik Mendaki Gunung Talamau | Jalan Kaki Menikmati Alam Sentul

Rilis
Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Gubernur BI: Alhamdulillah, Suku Bunga Dasar Kredit Sekarang Sudah Single Digit...

Whats New
Berdamai dengan KPPU Australia, Garuda Bayar Denda Rp 241 Miliar

Berdamai dengan KPPU Australia, Garuda Bayar Denda Rp 241 Miliar

Whats New
Kemenkop Minta UMKM Ekspor Rempah dalam Bentuk Bumbu hingga Jamu

Kemenkop Minta UMKM Ekspor Rempah dalam Bentuk Bumbu hingga Jamu

Whats New
Waskita Karya Incar Pendanaan Rp 15,3 Triliun untuk Rampungkan Berbagai proyek

Waskita Karya Incar Pendanaan Rp 15,3 Triliun untuk Rampungkan Berbagai proyek

Whats New
Pegadaian Prediksi Transaksi Gadai Emas Turun jelang Lebaran, Ini Penyebabnya

Pegadaian Prediksi Transaksi Gadai Emas Turun jelang Lebaran, Ini Penyebabnya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X