ESDM: Belum Ada Rencana Perubahan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran subsidi elpiji 3 kg.

Kendati demikian, sejauh ini belum ada langkah pasti yang akan dilakukan oleh Kementerian ESDM.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso mengatakan, pihaknya masih melakukan pembahasan mengenai rencana untuk menekan angka ketidak tepat sasaran penyaluran subsidi elpiji 3 kg.

Baca juga: Subsidi Gas 3 Kg Dicabut, Pemerintah Dianggap Tak Dukung Geliat UKM

"Mengenai alat dan mekanismenya kan belum ada keputusan. Memang di kementerian ada diskusi dengan pihak terkait mencari solusi," katanya di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Oleh karena itu, Alimuddin kembali menegaskan bahwa pemerintah masih belum akan mengubah skema pemberian subsidi elpiji 3 kg saat ini.

"Tidak akan ada pengalihan subsidi yang menyebabkan kenaikan harga. Karena itu, elpiji 3 kg tetap ada," ujarnya.

Baca juga: DPR Desak Menteri ESDM Umumkan ke Masyarakat Harga Elpiji 3 Kg Tidak Naik

Alimuddin mengakui bahwa subsidi terhadap elpiji 3 kg terus membengkak setiap tahunnya. Hal ini kemudian menjadi beban tersendiri terhadap anggaran pemerintah.

Pada tahun pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 75,22 triliun untuk subsidi migas. Dimana Rp 42,7 triliun di antaranya digunakan untuk subsidi elpiji 3 kg.

"Makin banyak volume dikonsumsi makin banyak beban negara. Ke depan kita harapkan elpiji 3 Kg akan memberikan ketepatan sasaran. Harus ditingkatkan efektivitasnya," ucapnya.

Sebelumnya, Mantan Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan pemerintah berencana mengubah skema pembelian elpiji 3 kg.

Baca juga: Menteri ESDM: Tidak ada Pernyataan Resmi soal Kenaikan Harga Elpiji 3 Kg,

Bahkan, ia menyebutkan rencana ini akan mulai dilakukan pada semester II tahun ini.

"Secara prinsip sektor terkait setuju elpiji 3 kg secara tertutup hanya untuk masyarakat yang berhak. Ini persiapan subsidi langsung pada masyarakat. Mudah-mudahan tahun ini pertengahan tahun bisa diterapkan," kata Djoko di kantornya, Selasa (14/01/2020).