Ingat, Lapor SPT Tahunan Sebelum 31 Maret 2020

Kompas.com - 30/01/2020, 13:00 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan Anda wajib pajak untuk melapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2019.

Kabid P2Humas Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Widi Widodo mengatakan, Wajib Pajak (WP) orang pribadi harus melapor SPT Tahunan sebelum jatuh tempo pada 31 Maret 2020 mendatang.

"Iya, sampai 31 Maret. Jadi tinggal melaporkan bukti potong saja," kata Widi di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Mulai 2020, Lapor SPT Pajak Segala Jenis Cukup Sekali

Namun, dia mengimbau, pelaporan SPT Tahunan hendaknya jangan mendekati akhir Maret untuk menghindari berbagai kendala yang tak diinginkan, seperti penolakan karena menyampaikan SPT secara tidak lengkap karena tergesa-gesa.

Kabid P2Humas Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Widi Widodo (kedua kiri) dalam konferensi pers penanganan pelanggaran pajak di Jakarta, Kamis (30/1/2020).KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Kabid P2Humas Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Widi Widodo (kedua kiri) dalam konferensi pers penanganan pelanggaran pajak di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Atau bisa juga karena lambatnya situs web untuk menyampaikan e-filling karena banyak yang mengakses, antrean panjang saat datang ke kantor pajak, dan pengenaan denda saat Anda telat melapor.

"Betul. Jadi enggak usah tenggat waktu tanggal 31 Maret-nya," ujar Widi.

Baca juga: Lapor SPT Lewat dari 31 Maret, Diterima atau Harus Bayar Denda Dulu?

Adapun Widi menyebut, setiap wajib pajak harus melaporkan SPT meski pemerintah telah mengantongi data pendapatan masyarakat melalui catatan NPWP. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan.

Dalam UU disebutkan, SPT berfungsi sebagai sarana bagi WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan pemenuhan pembayaran pajak setahun terakhir.

Dengan kata lain, SPT menjadi alat penelitian atas kebenaran penghitungan pajak terutang yang diberitahukan oleh WP sebelumnya.

Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X