BKPM Bandingkan Urus Investasi di Vietnam dan RI, Apa Bedanya?

Kompas.com - 30/01/2020, 13:46 WIB
Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia memberikan sambutan di acara Katadata Indonesia Data and Economic Conference (IDE) di Jakarta, Kamis (30/1/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIKepala BKPM, Bahlil Lahadalia memberikan sambutan di acara Katadata Indonesia Data and Economic Conference (IDE) di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM), Bahlil Lahadalia menjelaskan, alasan Indonesia tidak bisa memanfaatkan situasi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.

Alasannya yakni pengurusan perizinan di Indonesia yang dinilai masih lamban.

Dibandingkan dengan Vietnam, urusan investasi negara tersebut jauh lebih baik. Maka tak heran jika Vietnam paling terdepan memanfaatkan situasi perang dagang antar kedua negara maju itu.

Baca juga: Kalahkan Investasi Vietnam Jadi Tugas Terberat Kepala BKPM

"Kalau di Vietnam itu investasi cukup datang ke BKPM. Persoalan tanah, izin clear satu tempat. BKPM Vietnam itu dia yang memulai, dia yang mengakhiri. Kalau BKPM Indonesia, dia yang memulai, enggak tahu kapan mengakhiri. Ini fakta ya, sebagai mantan pengusaha saya ngomong apa adanya," kata Bahlil di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Selain itu, dirinya juga mengakui pengurusan Online Single Submission (OSS) atau perizinan berusaha terintegrasi secara daring (online) dinilai tak mampu menyelesaikan secara cepat. 

Bahlil mengibaratkan pelaku usaha yang mengurus izin berusaha melalui OSS seperti layaknya orang tawaf saat ibadah ke Tanah Suci yang tak kunjung selesai.

"Saya melihat OSS itu jebakan Batman, saya mengatakan setuju 100 persen. Pertanyaannya setelah mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) apakah bisa langsung berusaha? Kan tidak. Harus mendapat notifikasi kepada pengurus ini. Dan tawafnya itu juga belum tentu berakhir. Kalau orang umrah cukup 7 kali tawaf. Syukur-syukur urus itu ada kepastian. Itulah mengapa investor lebih memilih ke negara yang ramah investasi," jelasnya.

Baca juga: Perang Dagang, AS Pilih Impor dari Vietnam

Sebagai mantan pengusaha yang pernah tergabung Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), lanjut Bahlil, ada tiga yang diinginkan oleh para investor.

"Teman-teman pengusaha itu butuh kemudahan, kepastian, dan efisiensi. Hanya tiga ini saja. Kalau tiga ini bisa kita lakukan otomatis core deficit akan berkurang," ucapnya.

BKPM telah merilis laporan realisasi investasi pada kuartal IV 2019 mencapai Rp 28,3 triliun. Angka ini meningkat 12 persen dibandingkan kuartal IV 2018.

Adapun sepanjang 2019, total realisasi investasi telah mencapai Rp 809,6 triliun.

Baca juga: Tembus Target, Realisasi Investasi 2019 Capai Rp 809,6 Triliun

Menurut Bahlil, realisasi itu telah melampaui target yang ditetapkan sekitar Rp 792 triliun.

Adapun selama periode kuartal IV 2019, realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 103 triliun atau meningkat 18,5 persen.

Sementara realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp 105,3 triliun atau meningkat 6,4 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Work Smart
Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Whats New
Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Whats New
Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Work Smart
Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Whats New
Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Whats New
Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

Rilis
Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Whats New
Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Whats New
Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X