Soal Subsidi Elpiji 3 Kg, Pemerintah Diminta untuk Melakukan Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah memutar otak untuk mencari cara menekan angka subsidi elpiji 3 kilogram (kg) yang terus meningkat. Pasalnya, angka penggunaan elpiji 3 kg terus meningkat setiap tahunnya.

Tidak tepatnya sasaran penyaluran menjadi salah satu alasan angka konsumsi elpiji melon ini terus naik.

Pengamat Energy dari Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi, mengatakan ada beberapa cara untuk menekan angka subsidi elpiji tersebut.

Baca juga: Anggota DPR Minta Pemerintah Kumpulkan Data Sebelum Ubah Skema Subsidi Elpiji 3 Kg

Dalam jangka pendek, pemerintah dapat mengubah skema penyaluran elpiji 3 kg menjadi tertutup. Dengan kata lain, elpiji 3 kg tidak lagi diperdagangkan secara terbuka.

"Menurut saya, jangka pendek ubah sistem distribusi dari terbuka jadi tertutup. Kalau siapapun bisa membeli tanpa sanksi. Di Wonosobo mie ongkol pakai gas 3 kg ada 10 an lebih. Laris sekali, mestinya dia enggak berhak tapi karena enggak ada sanksi," ujar Fahmy di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Sistem penyaluran tertutup ini bisa diimplementasikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan pengenaan barcode.

"Mekanisme banyak cara misalnya barcode tapi harus ada komitmen mau barcode atau digabungkan dalam beras miskin atau penerima subsidi listrik 450 VA," kata dia.

Sementara untuk jangka panjang, pemerintah disarankan untuk mulai menyalurkan gas LNG melalui jaringan gas (jargas).

Baca juga: ESDM: Belum Ada Rencana Perubahan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg

Gas LNG dinilai lebih murah ketimbang penggunaan elpiji. Namun, pembangunan infrastruktur jaringan gas membutuhkan biaya investasi yang besar.

"Jargas ini memang terbatas memang butuh investasi dan pembangunan infrastrukturnya selama ini kan dari APBN. Nantinya bisa APBD untuk membangun jargas tadi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian ESDM, mencatat tahun ini pemerintah akan memberikan subsidi 3 kg sebesar Rp 42,47 triliun.

Baca juga: Harga Elpiji 3 Kg Sudah Melonjak, Anggota DPR Ini Kritik Rencana Distribusi Tertutup