Kendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemkab Lumajang Diapresiasi Mentan

KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang karena mampu mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Investasi Sumardjo Gatot Irianto yang menyerahkan penghargaan tersebut menerangkan, Lumajang akan menjadi role model di Tanah Air sebagai pelindung lahan.

Sebab, dari 32.000 hektar (ha) lahan yang ada, 30.000 diantaranya sudah di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Kami pun berharap Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga semakin besar di Lumajang. Tapi serapannya harus tinggi, khususnya untuk usaha pertanian,” ungkap Gatot seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (30/1/2020).

Baca juga: Mentan Minta Kepolisian Tindak Tegas Pelaku Alih Fungsi Lahan Pertanian

Sebab, lanjut Sumardjo, nantinya usaha pertanian akan turut membantu membangkitkan ekonomi masyarakat.

Selain itu, dia juga meminta kepada Pemkab Lumajang untuk mengubah pertanian nonorganik menjadi organik. Ini karena pertanian organik punya daya saing tinggi,

Nah, petani bisa memanfaatkan KUR sebagai modal mengambangkan pertanian organik.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal (Ditjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Indah Megahwati memuji komitmen Lumajang dalam urusan KUR.

"Pada 2019, Lumajang sangat bagus dalam pembiayaan KUR, mencapai hampir 98 persen dan tidak ada kredit macet,” jelasnya.

Baca juga: Sikap Tegas Mentan Tolak Alih Fungsi Lahan Pertanian Diapresiasi

Dia pun berharap, dalam tiga bulan atau 100 hari kerja Mentan yang baru, dana KUR yang tersedia sebesar Rp 50 triliun dapat terserap hingga Rp 20 triliun.

Untuk penyaluran, lanjutnya, Kementan bekerjasama dengan Bank BNI, BRI, dan Mandiri, guna mempercepat penyaluran KUR.

Indah menambahkan, KUR bisa menjadi solusi dan cara paling efektif bagi petani saat nanti subsidi dikurangi.

Komitmen Lumajang lindungi lahan

Sementara itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq menegaskan, Lumajang sangat perhatian pada pengendalian alih fungsi lahan sebagai bentuk keseriusannya mendukung pertanian.

Baca juga: Terkait Alih Fungsi Lahan, Mentan Dorong Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2019

Proteksi tersebut, tegasnya, dilakukan lewat LP2B yang menurutnya program nyata yang sudah dilakukan hingga saat ini.

“Kami data setiap kecamatan dan sudah memiliki peta. Jika nanti ada yang penggunaan lahannya bukan untuk pertanian, maka IMB-nya akan kami tolak," tuturnya tegas.