Wamenkeu Pastikan Omnibus Law Tak Bikin Pelaku Usaha Puyeng

Kompas.com - 30/01/2020, 18:10 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOWakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, adanya omnibus law akan menyederhanakan 42.000 regulasi yang dipandang menjadi salah satu faktor penghambat masuknya investasi asing ke Indonesia.

"Saya yakin kalian banyak di dunia usaha dan tahu persis salah satu fitur kerja di Indonesia adalah peraturan banyak. Buka usaha saja puyeng. Semua ada aturan dan berjejer dan puyeng sendiri. Dalam rangka kurangi aturan makanya dibuatlah sepasang atau satu set undang-undang yang kita sebut omnibus law," katanya di Jakarta, Kamis (30/1/2020).

Apalagi aturan pajak, lanjut Suahasil, pastinya tak sedikit yang merasa bingung.

Baca juga: Tak Cukup dengan Omnibus Law, Tarik PMA Juga Perlu SDM Unggul

Dengan adanya omnibus law yang akan diserahkan ke DPR RI diharapkan bisa mempermudah dalam kebijakan fiskal salah satunya wacana pengurangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) untuk Badan Usaha.

"Terkait urusan pajak, saya yakin kalau saya survei, siapa puyeng urusan pajak pasti semua angkat tangan. Makanya kita mau simpelkan itu. Kita mau turunkan tarif PPh Badan dari 25 ke 20 bertahap," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meneken Surat Presiden (Surpres) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Perpajakan dan dalam waktu dekat akan segera dikirim ke DPR untuk segeea dibahas.

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Maruf, Omnibus Law, Didukung Pengusaha Ditolak Buruh

Surpres merupakan surat pernyataan dari pemerintah yang diwakili presiden dan ditujukan kepada DPR sebagai tanda dimulainya pembahasan suatu RUU agar nantinya disahkan menjadi undang-undang.

"Yang satu (Omnibus Law Perajakan) sudah saya tandatangani. Yang satu belum (Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja)," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Cimahi, Jawa Barat, Rabu (29/1/2020).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X