Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Dorong Pertamina Rampungkan Digitalisasi SPBU

Kompas.com - 31/01/2020, 05:16 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) didorong untuk segera merampungkan target pelaksanaan program digitalisasi SPBU.

Hal itu disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus.

Deddy mengatakan, program digitalisasi SPBU diperlukan untuk mengetahui distribusi bahan bakar minyak, khususnya yang bersubsidi, agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Baca juga: Pertamina Diminta Selesaikan PR Digitalisasi di SPBU Seluruh RI

Menurut Deddy, program ini juga sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo mengenai keberlanjutan harga BBM satu harga.

“Ini penting untuk segera dirampungkan targetnya. Digitalisasi SPBU perlu untuk mengetahui jumlah bahan bakar minyak bersubsidi didistribusikan tepat sasaran,” kata Deddy dalam pernyataannya, Jumat (31/1/2020).

Anggota Panja BUMN Energi itu mengungkapkan, program digitalisasi SPBU harus segera dilaksanakan, khususnya untuk SPBU yang berdekatan dengan kawasan industri, pertambangan, dan bisnis skala besar lainnya.

Sebab, di daerah-daerah yang berdekatan dengan wilayah industri sering terjadi kelangkaan BBM seperti yang terjadi di Kalimantan Utara, Sulawesi, dan daerah lainnya.

Baca juga: Juni Tahun Depan, 5.518 SPBU Pertamina Terapkan Digitalisasi Nozzle

Kelangkaan BBM itu dipicu beberapa hal, di antaranya dugaan adanya kecurangan karena BBM bersubsidi di SPBU dijual untuk kebutuhan industri. Efek domino dari kelangkaan BBM itu sangat merugikan masyarakat karena mengganggu produktivitas dan laju perekonomian rakyat.

“Kelangkaan BBM itu mengakibatkan rakyat harus rela mengantre berkilometer, bahkan menginap berhari-hari untuk mendapatkan BBM,” terang Deddy.

“Kelangkaan BBM juga menyebabkan angkutan umum dan truk pengangkut produksi rakyat tidak bergerak, sehingga seringkali rusak di lapangan. Jadi efek dominonya sangat terasa di daerah dan sungguh merugikan,” lanjut Deddy.

Terkait digitalisasi SPBU, Deddy yakin program tersebut akan memudahkan Pertamina menekan kebocoran. Sebab, masih banyak laporan masyarakat mengenai BBM bersubsidi yang dijual ke industri.

Baca juga: Pertamina Minta BPH Migas Atur Tata Cara Penjualan BBM di SPBU

Jika kebocoran dapat ditekan, maka kinerja Pertamina akan lebih efisien dalam hal laba dan melayani kebutuhan masyarakat.

“Banyak laporan soal solar bersubsidi di SPBU sering dijual ke industri. Jika benar BBM bersubsidi itu dijual ke industri, tentu saja mengurangi laba pertamina dan menguntungkan segelintir pemburu rente,” ungkap Deddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com