KOMPAS.com – Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan insentif bagi daerah yang menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Kami akan memberi insentif melalui pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat ( KUR). Program KUR diharapkan menggerakkan pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri, dan modern,” kata Sarwo, seperti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/1/2020).
Adapun insentif yang akan diberi Kementan adalah pengembangan infrastruktur, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varietas unggul, serta kemudahan mengakses informasi dan teknologi.
“Akan ada juga penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B, dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi,” kata Sarwo.
Baca juga: Kendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemkab Lumajang Diapresiasi Mentan
Sarwo melanjutkan, salah satu fungsi Ditjen PSP adalah menjembatani petani yang lahannya ditetapkan sebagai kawasan LP2B untuk mendapat pembiaayaan KUR dan subsidi bunga KUR.
Tak hanya itu, kata dia, di lapangan para penyuluh pertanian siap mendampingi petani dalam mengajukan KUR. Petani juga bisa mengajukan KUR melalui Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di tingkat Kecamatan.
Diapresiasi HKTI
Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko mengapresiasi langkah Ditjen Kementan dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian.
“Petani mungkin punya hak untuk menjual lahan miliknya. Tapi kalau itu sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian yang harus dilindungi, pemerintah mestinya memberi insentif agar mereka tidak tergiur menjual tanahnya,” kata Moeldoko.
Baca juga: Mentan Minta Kepolisian Tindak Tegas Pelaku Alih Fungsi Lahan Pertanian
Moeldoko menambahkan, insentif bisa dijalankan dengan dana desa.
Ikut
