Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementan Siapkan Insentif bagi Daerah yang Terapkan Perda LP2B

Kompas.com - 31/01/2020, 16:36 WIB

KOMPAS.com – Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan insentif bagi daerah yang menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Kami akan memberi insentif melalui pemanfaatan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR diharapkan menggerakkan pembangunan pertanian pedesaan menuju pertanian maju, mandiri, dan modern,” kata Sarwo, seperti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/1/2020).

Adapun insentif yang akan diberi Kementan adalah pengembangan infrastruktur, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih varietas unggul, serta kemudahan mengakses informasi dan teknologi.

“Akan ada juga penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B, dan penghargaan bagi petani berprestasi tinggi,” kata Sarwo.

Baca juga: Kendalikan Alih Fungsi Lahan Pertanian, Pemkab Lumajang Diapresiasi Mentan

Sarwo melanjutkan, salah satu fungsi Ditjen PSP adalah menjembatani petani yang lahannya ditetapkan sebagai kawasan LP2B untuk mendapat pembiaayaan KUR dan subsidi bunga KUR.

Tak hanya itu, kata dia, di lapangan para penyuluh pertanian siap mendampingi petani dalam mengajukan KUR. Petani juga bisa mengajukan KUR melalui Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratani) di tingkat Kecamatan.

Diapresiasi HKTI

Sementara itu, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko mengapresiasi langkah Ditjen Kementan dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian. 

“Petani mungkin punya hak untuk menjual lahan miliknya. Tapi kalau itu sudah ditetapkan sebagai kawasan pertanian yang harus dilindungi, pemerintah mestinya memberi insentif agar mereka tidak tergiur menjual tanahnya,” kata Moeldoko.

Baca juga: Mentan Minta Kepolisian Tindak Tegas Pelaku Alih Fungsi Lahan Pertanian

Moeldoko menambahkan, insentif bisa dijalankan dengan dana desa.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Pengusaha Optimistis Ekonomi RI 2023 Tumbuh Positif dan Mampu Buka Lapangan Kerja Baru

Pengusaha Optimistis Ekonomi RI 2023 Tumbuh Positif dan Mampu Buka Lapangan Kerja Baru

Whats New
LKPP Targetkan Transaksi e-Katalog 2023 Sebesar Rp 500 Triliun, Produk Impor Dibatasi

LKPP Targetkan Transaksi e-Katalog 2023 Sebesar Rp 500 Triliun, Produk Impor Dibatasi

Whats New
Pabrik Daur Ulang Sampah Plastik Bakal Dibangun di IKN, Luhut: Siapa Saja Kita Libatkan

Pabrik Daur Ulang Sampah Plastik Bakal Dibangun di IKN, Luhut: Siapa Saja Kita Libatkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+