Jokowi Minta Kartu Pra-Kerja Jalan di Januari 2020, Sekarang Sudah Februari

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu program ekonomi Presiden Jokowi yang diunggulkan yakni kartu pra-kerja. Dalam program tersebut, pengangguran bisa mendapatkan gaji dan manfaat lain yang nilainya mencapai Rp 7 juta per orang.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menargetkan program pengentasan pengangguran ini bisa dijalankan Januari 2020.

"Saya minta kartu pra-kerja ini segera bisa diimplementasikan tahun depan. Kita harapkan saat menginjak bulan Januari program ini sudah dijalankan," ujar Jokowi di Jakarta, Selasa (12/11/2019) lalu.

Kartu pra kerja sendiri sebenarnya merupakan implementasi janji Jokowi selama masa kampanye pada Pilpres 2019.

Program kartu sakti Jokowi sudah jadi bahan kritik berbagai pihak, terutama lawannya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto.

Kontroversinya terletak pada janji Jokowi bahwa pemegang kartu tersebut akan menerima gaji selama belum mendapat pekerjaan, serta dinilai membebani APBN.

Baca juga: Kartu Pra Kerja Jokowi, Sudah Kontroversi Sejak Kampanye

Namun setelah itu, Jokowi menegaskan bahwa program kartu pra kerja bukan menggaji pengangguran.

Program ini merupakan bantuan biaya pelatihan vokasi untuk para pencari kerja yang berusia 18 tahun ke atas dan sedang tidak dalam pendidikan formal, atau untuk para pekerja aktif dan pekerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Sekilas kartu pra-kerja

Dikutip dari Data Kementerian Keuangan, pengertian Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling).

Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah. Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau berpotensi ter-PHK.

Pembekalan bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi misalnya menjadi wirausaha.

Tujuan program kartu pra-kerja adalah mengurangi pengangguran maupun mencegah pengangguran kembali. Kartu ini juga digunakan untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi kerja.

BUMN maupun perusahaan swasta nantinya akan dilibatkan dalam program tersebut. Selain itu, balai latihan kerja (BLK) yang sudah ada juga bisa dilibatkan dalam memberi pelatihan ini.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Dana Rp 10 Triliun untuk Dukung Kartu Pra-Kerja

Para pemilik Kartu Pra Kerja nantinya bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah. Akan ada berbagai jenis pelatihan yang disiapkan.

Kartu Pra Kerja ini diproyeksikan bisa menyasar 2 juta orang peserta yang akan difasilitasi dengan pelatihan vokasi seperti keterampilan di bidang manufaktur, pariwisata, ekonomi digital, dan sebagainya.

(Sumber: KOMPAS.com/Ihsannuddin | Editor: Bayu Galih)