Soal Minyak, Luhut Beri Tugas Ini kepada Ahok

Kompas.com - 03/02/2020, 10:12 WIB
Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAKomisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama kerap disapa Ahok beberapa waktu lalu menghadiri rapat koordinasi (rakor) mengenai lifting minyak dan gas ( migas).

Apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut?

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, ingin memacu kinerja migas agar segera bisa memproduksi energi minyak sebesar 1 juta barrel per hari (BPOD) pada 2025 dari target sebelumnya 2030.

Baca juga: Cerita Ahok soal Revitalisasi Monas

Hal tersebut menjadi tanggung jawab Ahok sebagai pengawas dari perusahaan tersebut untuk dapat memastikan agar lifting minyak 1 juta BPOD tercapai.

"Kita mau target 1 juta barrel itu tahunnya dipercepat. Mereka bilang 2030, saya minta 2025. Mau cepat saja, kan bagus nih ngurangi impor energi," kata Luhut di Jakarta, Jumat (31/1/2020).

Luhut memastikan, energi minyak dalam negeri mampu menghasilkan 1,7 miliar BPOD, apabila pengerjaan pengeboran sumur di hulu migas oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dibantu oleh SKK Migas dapat terwujud. Untuk mempercepat lifting minyak, maka akan ada pertemuan kembali membahas hal tersebut.

"Senin (3/2/2020), Pak Purbaya, Pak Buyung dengan SKK Migas bakal bicara teknis. Kan ada 23 sumur yang bisa dikerjakan untuk ditingkatkan," ucapnya.

Baca juga: Harga Minyak Anjlok Gara-gara Virus Corona

Dalam kesempatan tersebut, Komisaris Utama Pertamina, Ahok, enggan berbicara detail apa langkah-langkah yang harus dilakukan agar mampu mencapai produksi minyak 1 juta BPOD.

"Tanya Pak Direktur (SKK Migas) saja. Kita hanya membahas peningkatan minyak saja, hambatannya apa, itu mau kita selesaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyebutkan bahwa perizinan menjadi penghambat molornya target pencapaian 1 juta BPOD. Oleh sebab itu, melengkapi kerja keras SKK Migas pada awal tahun 2020, layanan One Door Service Policy (ODSP) resmi dibuka.

Melalui ODSP, seluruh layanan proses perizinan KKKS dilaksanakan dalam satu pintu dan proses yang lebih cepat.

“Hingga saat ini, tidak ada satu kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi yang hanya memerlukan satu izin atau melibatkan satu instansi. Setiap kegiatan akan membutuhkan beberapa perizinan dari berbagai instansi. Dengan dukungan aktif SKK Migas, maka kita yakin tidak ada lagi kendala perizinan di hulu migas serta perizinan dapat diselesaikan lebih cepat," katanya beberapa waktu lalu saat meluncurkan program tersebut.

Layanan ODSP diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dan optimal bagi upaya mendukung pemerintah meningkatkan iklim investasi di sektor hulu migas agar mampu bersaing dengan negara-negara lain, antara lain Malaysia, Thailand, dan Vietnam, ataupun belahan dunia lainnya, mengingat investasi hulu migas adalah investasi lintas negara.


Baca juga: Dicari Jokowi Saat Imlek, Ini Kata Ahok

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X