DPR Bakal Panggil Pihak-pihak Terkait Window Dressing Laporan Keuangan BTN

Kompas.com - 03/02/2020, 17:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR melalui BAKN (Badan Anggaran Keuangan egara) baru saja memanggil Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury, terkait dugaan window dressing pada laporan keuangan tahun 2018, pagi ini di DPR Senayan, Senin (3/2/2020).

Mengingat Pahala baru menjabat per akhir tahun 2019, maka Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno menyebut akan ada agenda pemanggilan pihak lainnya, misalkan kepada mantan dirut BTN sebelumnya.

"Bila perlu, undang (mantan dirut BTN), sudah ada usulan itu," kata Hendrawan.

Ia menyebut akan ada pertemuan lagi, mengingat dengan waktu singkat ini (2 jam pertemuan), tidak mungkin pihaknya membuat kesimpulan.

"Kami harus telaah, juga bekerja cermat atas dasar ketentuan yang tetap," ungkap Hendrawan.

Baca juga: DPR Panggil Dirut BTN Terkait Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan

Hendrawan menyebut, masalah ini diawali pelaporan serikat pekerja BTN terkait dengan kredit fiktif. Menurut Hendrawan, Serikat pekerja menyebut pemberian kredit yang dilakukan Bank BTN tidak secara hati-hati.

"Itu sebabnya untuk menelaah ini kami mengundang pimpinan serikat pekerja Bank BTN, satu minggu berikutnya dan mengundang Direksi Bank BTN," katanya.

Pemanggilan ketua serikat pekerja dinilai penting agar informasi yang diperoleh valid dan ada kejelasan mengenai rencana pengambilan keputusan kedepannya.

"Makanya di satu pihak 'peniup pluit' bisa menjadi instrumen yang bagus untuk menegakkan good goverment. Tapi kalau peluit itu tidak ada dasarnya itu juga mempengaruhi reputasi BTN," jelasnya.

Menututnya, prinsip BAKN harus memperoleh masukan dari semua pihak yang dinilai dapat memberi masukan lebih cermat dan lebih tajam.

Pemanggilan Dirut BTN pagi ini dilakukan dalam upaya BAKN mengkonfrontasi informasi yang diperoleh dengan menyesuaikan faktannya.

"BTN mengatakan akan menyampaikan informasi yang lebih akurat tentang dua hal itu. Yang praktek window dressing akan ada usulan untuk mengundang PT. PPA," ungkapnya.

Pemanggilan PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset) dilakukan untuk mempertanyakan terkait up top up kredit Rp 200 miliar yang diberikan BTN tahun 2015. Apalagi top up ini dinilai tidak didasarkan pada due dilligent yang cermat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sektor Teknologi Ambles, IHSG Ditutup Melemah 0,58 Persen

Sektor Teknologi Ambles, IHSG Ditutup Melemah 0,58 Persen

Whats New
Terbesar Sepanjang Sejarah, Korban KSP Indosurya 23.000 Orang dengan Kerugian Rp 106 Triliun

Terbesar Sepanjang Sejarah, Korban KSP Indosurya 23.000 Orang dengan Kerugian Rp 106 Triliun

Whats New
Tingkatkan Kapasitas Terminal Penumpang di Bandara Kualanamu, PT Angkasa Pura II Gencarkan Program ICA

Tingkatkan Kapasitas Terminal Penumpang di Bandara Kualanamu, PT Angkasa Pura II Gencarkan Program ICA

Rilis
Kemenkes Rilis Portal Update Data Nakes secara Mandiri, Klik nakes.kemkes.go.id

Kemenkes Rilis Portal Update Data Nakes secara Mandiri, Klik nakes.kemkes.go.id

Whats New
Stafsus Erick Thohir: PMN Rp 41,3 Triliun Bukan untuk Perusahaan Rugi

Stafsus Erick Thohir: PMN Rp 41,3 Triliun Bukan untuk Perusahaan Rugi

Whats New
Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Ciawi Rampung Akhir 2022

Kementerian PUPR Targetkan Bendungan Ciawi Rampung Akhir 2022

Whats New
Sistem 'Pay Later' Berkembang Pesat, Literasi Keuangan Harus Ditingkatkan

Sistem "Pay Later" Berkembang Pesat, Literasi Keuangan Harus Ditingkatkan

Whats New
Konversi Kompor Elpiji ke Listrik Batal, Bagaimana Nasib Warga yang Sudah Terima Produk Uji Coba?

Konversi Kompor Elpiji ke Listrik Batal, Bagaimana Nasib Warga yang Sudah Terima Produk Uji Coba?

Whats New
Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Pemerintah Kaji Kenaikan Harga Rumah Subsidi

Whats New
Ekonomi Membaik dan Ada Intervensi BI, Rupiah Diprediksi Segera Menguat

Ekonomi Membaik dan Ada Intervensi BI, Rupiah Diprediksi Segera Menguat

Whats New
Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Ini Syarat Bagi PNS Ingin Ajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara

Whats New
OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif 'Fintech Lending' 0,4 Persen Per Hari untuk Tenor Pendek

OJK Tetapkan Bunga Maksimum Pinjaman Konsumtif "Fintech Lending" 0,4 Persen Per Hari untuk Tenor Pendek

Whats New
Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Biaya Admin BCA Xpresi, Setoran Awal, Bunga, dan Syarat Buka Rekening

Spend Smart
Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Hong Kong Tarik Peredaran Mie Sedaap, Wings Group Indonesia: Tidak Ada Penggunaan Etilen Oksida

Whats New
Diprediksi Masih Belum Akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Diprediksi Masih Belum Akan Stabil, Simak Harga Pangan Hari Ini

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.