DPR Bakal Panggil Pihak-pihak Terkait Window Dressing Laporan Keuangan BTN

Kompas.com - 03/02/2020, 17:59 WIB
Dirut BTN Pahala N Mansury di Gedung DPR, Senin (3/2/2020) Kiki SafitriDirut BTN Pahala N Mansury di Gedung DPR, Senin (3/2/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR melalui BAKN (Badan Anggaran Keuangan egara) baru saja memanggil Direktur Utama BTN Pahala N. Mansury, terkait dugaan window dressing pada laporan keuangan tahun 2018, pagi ini di DPR Senayan, Senin (3/2/2020).

Mengingat Pahala baru menjabat per akhir tahun 2019, maka Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno menyebut akan ada agenda pemanggilan pihak lainnya, misalkan kepada mantan dirut BTN sebelumnya.

"Bila perlu, undang (mantan dirut BTN), sudah ada usulan itu," kata Hendrawan.

Ia menyebut akan ada pertemuan lagi, mengingat dengan waktu singkat ini (2 jam pertemuan), tidak mungkin pihaknya membuat kesimpulan.

"Kami harus telaah, juga bekerja cermat atas dasar ketentuan yang tetap," ungkap Hendrawan.

Baca juga: DPR Panggil Dirut BTN Terkait Dugaan Manipulasi Laporan Keuangan

Hendrawan menyebut, masalah ini diawali pelaporan serikat pekerja BTN terkait dengan kredit fiktif. Menurut Hendrawan, Serikat pekerja menyebut pemberian kredit yang dilakukan Bank BTN tidak secara hati-hati.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Itu sebabnya untuk menelaah ini kami mengundang pimpinan serikat pekerja Bank BTN, satu minggu berikutnya dan mengundang Direksi Bank BTN," katanya.

Pemanggilan ketua serikat pekerja dinilai penting agar informasi yang diperoleh valid dan ada kejelasan mengenai rencana pengambilan keputusan kedepannya.

"Makanya di satu pihak 'peniup pluit' bisa menjadi instrumen yang bagus untuk menegakkan good goverment. Tapi kalau peluit itu tidak ada dasarnya itu juga mempengaruhi reputasi BTN," jelasnya.

Menututnya, prinsip BAKN harus memperoleh masukan dari semua pihak yang dinilai dapat memberi masukan lebih cermat dan lebih tajam.

Pemanggilan Dirut BTN pagi ini dilakukan dalam upaya BAKN mengkonfrontasi informasi yang diperoleh dengan menyesuaikan faktannya.

"BTN mengatakan akan menyampaikan informasi yang lebih akurat tentang dua hal itu. Yang praktek window dressing akan ada usulan untuk mengundang PT. PPA," ungkapnya.

Pemanggilan PT PPA (Perusahaan Pengelola Aset) dilakukan untuk mempertanyakan terkait up top up kredit Rp 200 miliar yang diberikan BTN tahun 2015. Apalagi top up ini dinilai tidak didasarkan pada due dilligent yang cermat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewan Pengurus Kadin Indonesia Resmi Dilantik, Ini Susunannya

Dewan Pengurus Kadin Indonesia Resmi Dilantik, Ini Susunannya

Whats New
Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Whats New
Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Rilis
Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Whats New
Pemerintah Diminta Buka 'Call Center' Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Buka "Call Center" Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Whats New
Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Whats New
Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Whats New
Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Whats New
Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Whats New
Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Whats New
Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Whats New
Soal Izin Edar 'Frozen Food', Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Soal Izin Edar "Frozen Food", Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Whats New
Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Whats New
SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

Whats New
Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.