BPK Temukan Indikasi Fraud di Asabri

Kompas.com - 03/02/2020, 18:14 WIB
Logo PT ASABRI (Persero) asabri.co.idLogo PT ASABRI (Persero)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) mengemukakan, terdapat indikasi kecurangan dalam pengelolaan PT Asabri (Persero).

Ketua BPK Agus Firman Sampurna mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan proses investigasi dalam pengelolaan keuangan dan investasi asuransi sosial pembayaran pensiun khusus TNI dan Polri tersebut.

"Kami ingin sampaikan, kami sudah dapatkan 60 persen data-data yang terkait dengan ha-hal yang kami identifikasi sebagai fraud di Jiwasraya dan sebagian di Asabri," ujar Agus ketika memberikan keterangan pers di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Asabri

Namun demikian, dirinya belum bisa mengungkapkan lebih rinci mengenai indikasi fraud tersebut.

Sebab, di dalam kode etik anggota BPK selama proses investigasi berlangsung, anggota BPK tidak bisa memberikan keterangan detail kepada publik.

Di dalam proses investigasi tersebut, beberapa kementerian atau lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), juga turut diperiksa.

"Tapi, pemeriksaan investigasinya cukup panjang karena yang terkait juga cukup banyak. Di situ terkait juga dengan entitas, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, OJK, BEI, KSEI, dan sebagainya yang kita lakukan pemeriksaannya," ujar Agus.

Nantinya, hasil dari proses pemeriksaan tersebut akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung.

Setelah itu bakal ditentukan apakah bakal dilakukan tindakan hukum dalam proses penyelesaian kasus fraud yang terjadi di Asabri.

Baca juga: Benny Tjokro dan Heru Hidayat Punya Utang ke Asabri Rp 10,9 Triliun

Pihaknya pun mengaku belum bisa melakukan penghitungan kerugian negara terkait kasus Asabri.

Sebab, BPK baru bisa melakukan penghitungan kerugian setelah proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung rampung dan diminta untuk melakukan penghitungan oleh aparat penegak hukum.

"Proses penegakan hukum Asabri wewenang penegak hukum, kami mengukur kerugian negara kalau sudah dikatakan penegak hukum ada kasus hukum. Penghitungan Kerugian Negara (PKN) tidak bisa dilakukan sebelum ada kasus hukumnya. Tanpa itu, kita tidak dapat melakukan PKN," ujar dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Work Smart
Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Whats New
Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Whats New
Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Work Smart
Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Whats New
Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Whats New
Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

Rilis
Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Whats New
Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Whats New
Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X