Kompas.com - 04/02/2020, 15:01 WIB
Proses administrasi peserta SDK berbasis CAT yang diselenggarakan di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, Selasa (6/11/2018) lalu. Dok. Humas Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanProses administrasi peserta SDK berbasis CAT yang diselenggarakan di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, Selasa (6/11/2018) lalu.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menurunkan ambang batas kelulusan atau passing grade untuk calon pegawai negeri sipil pada proses perekrutan tahun 2019.

Hal ini dilakukan karena becermin dari pengalaman seleksi tahun 2018, yaitu banyak instansi di daerah yang kesulitan mendapatkan pegawai karena pelamar tidak memenuhi ambang batas kelulusan.

Penurunan ambang batas kelulusan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan CPNS Tahun 2019.

Peraturan itu mengatur, SKD meliputi tes karakteristik pribadi (TKP), tes intelegensia umum (TIU), dan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Diatur pula ambang batas kelulusan bagi peserta adalah 126 untuk TKP, 80 untuk TIU, dan 65 untuk TWK. Tahun sebelumnya, passing grade ditetapkan mencapai 143 untuk TKP, 80 untuk TIU, dan 75 untuk TWK.

Baca juga: Lolos Passing Grade SKD Seleksi CPNS, Jangan Senang Dulu

Dikutip dari Harian Kompas, 13 November 2019, tahun 2018 lalu, karena begitu banyak pelamar yang tidak lolos tes, pemerintah akhirnya memutuskan penetapan kelulusan CPNS berdasarkan peringkat, tidak lagi berpedoman pada nilai ambang batas kelulusan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, apabila mengikuti ambang batas, jumlah CPNS yang lolos di bawah 10 persen.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menjelaskan, keputusan menurunkan passing grade merupakan hasil evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, banyak instansi di daerah yang gagal memperoleh pegawai karena tidak satu pun pelamar yang bisa memenuhi ambang batas kelulusan.

”Jadi, kemarin itu ada beberapa kabupaten/kota yang pelamarnya tidak ada yang lulus, kasihan juga. Kami butuh pegawai, tetapi di sisi lain tidak ada yang lolos karena passing grade ketinggian,” ujar Tjahjo saat itu.

Baca juga: Memangnya Masih Ada Calo di Seleksi CPNS?

Dalam penerimaan CPNS tahun anggaran 2019, pemerintah membuka 152.286 formasi CPNS yang tersebar pada 68 kementerian dan lembaga serta 462 pemerintah daerah.

Gugur massal

Pada November 2018, saat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih dijabat Syafrudin, pemerintah mengubah skema kelulusan CPNS.

Dikutip dari Harian Kompas, 22 November 2018, pemerintah menetapkan kelulusan calon pegawai negeri sipil ditentukan berdasarkan ranking, tak lagi mengindahkan batas passing grade.

Apabila mengikuti passing grade, jumlah CPNS yang lulus jauh dari memadai.

”Kita tak berorientasi pada passing grade, tetapi berorientasi pada ranking. Kalau passing grade kita jatuhkan, SDM aparatur kembali mundur. Kita ingin maju,” tutur Syafruddin kala itu.

Sebelumnya, tingkat kelulusan SKD para CPNS di bawah 10 persen. Artinya, kurang dari 10 persen saja CPNS yang mendapatkan nilai sesuai passing grade.
Memaksakan kelulusan berdasarkan ranking akan meloloskan juga CPNS yang sesungguhnya tidak lulus passing grade.

Baca juga: Bagaimana Nasib Honorer Jika Tak Lulus Tes Seleksi CPNS?

Dengan kebijakan ini, Syafruddin mencontohkan, jika suatu institusi kementerian memerlukan 100 PNS baru, akan diambil 300 orang dengan ranking tertinggi untuk mengikuti seleksi berikut, yakni seleksi bidang. Dari seleksi tahap kedua ini akan dipilih satu orang.

Langkah ini, menurut Syafruddin, jalan keluar terbaik. Badan Kepegawaian Negara yang akan mengumumkan secara teknis. Presiden pun, tambah Syafruddin, sudah mendapat laporan.

Terulang tahun ini?

Plt. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara ( BKN), Paryono, mengungkapkan untuk penyelenggaraan SKD tahun ini, pihaknya menjamin kejadian gugur massal karena TKP tak akan terulang.

"Jadi soal itu (TKP) kan sudah disesuaikan, sudah diujicobakan tingkat kesulitannya. Kita sudah uji cobakan di Jakarta," jelas Paryono kepada Kompas.com, Senin (26/1/2020).

Selain itu, lanjutnya, Kemenpan RB juga sudah menurunkan passing grade. Sehingga, risiko banyak peserta yang gagal di ujian TKP di tahun ini akan jauh berkurang.

"Passing grade juga diturunkan. Tidak setinggi tahun lalu, jadi tidak sampailah (gugur massal lagi)," ungkap Paryono.

Dia menuturkan, mengerjakan soal TKP sendiri sebenarnya memiliki trik tersendiri.

"Turunkan ego, sehingga kita bisa tahu mana jawaban yang cocok dengan pertanyaan yang diajukan. Intinya jawaban yang paling ideal," kata Paryono.

 Baca juga: Ibu Kota Pindah, Jakarta Akan Jadi Daerah Khusus Industri?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Biaya Tes PCR Terbaru di Indonesia sebagai Syarat Naik Pesawat

Ini Biaya Tes PCR Terbaru di Indonesia sebagai Syarat Naik Pesawat

Whats New
IHSG dan Rupiah Bergerak di Zona Merah Pagi Ini

IHSG dan Rupiah Bergerak di Zona Merah Pagi Ini

Whats New
Lengkap, Syarat Naik Pesawat Terbaru ke Jawa dan Bali

Lengkap, Syarat Naik Pesawat Terbaru ke Jawa dan Bali

Whats New
Pinjol Ilegal Diduga Jadi Pencucian Uang Perusahaan Asing

Pinjol Ilegal Diduga Jadi Pencucian Uang Perusahaan Asing

Whats New
Menilik Kasus UMKM Frozen Food, Terancam Denda Rp 4 Miliar Hingga Aturan Mainnya

Menilik Kasus UMKM Frozen Food, Terancam Denda Rp 4 Miliar Hingga Aturan Mainnya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Jelang IPO, GoTo Dapat Suntikan Dana dari Abu Dhabi Rp 5,7 Triliun

Jelang IPO, GoTo Dapat Suntikan Dana dari Abu Dhabi Rp 5,7 Triliun

Rilis
Rugi 6 Tahun Beruntun, Bank Jago Akhirnya Cetak Laba Rp 14 Miliar

Rugi 6 Tahun Beruntun, Bank Jago Akhirnya Cetak Laba Rp 14 Miliar

Whats New
Naik Pesawat Wajib PCR, Harga Tes Diminta Rp 50.000 hingga Kadin Minta Aturan Dicabut

Naik Pesawat Wajib PCR, Harga Tes Diminta Rp 50.000 hingga Kadin Minta Aturan Dicabut

Whats New
BTN Targetkan Kredit Tumbuh Double Digit pada 2022

BTN Targetkan Kredit Tumbuh Double Digit pada 2022

Whats New
IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Diprediksi Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Aturan Terbaru Penerbangan, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dan Wajib Tes RT-PCR Mulai 24 Oktober

Aturan Terbaru Penerbangan, Anak Usia di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat dan Wajib Tes RT-PCR Mulai 24 Oktober

Whats New
Kenali Kriteria Ideal dari Seorang Manajer Proyek

Kenali Kriteria Ideal dari Seorang Manajer Proyek

Work Smart
Riset LD FEB UI: Gojek Sumbang Rp 249 Triliun untuk Ekonomi Indonesia

Riset LD FEB UI: Gojek Sumbang Rp 249 Triliun untuk Ekonomi Indonesia

Whats New
[POPULER MONEY] Indonesia Penyebab Krisis Energi Singapura | Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat

[POPULER MONEY] Indonesia Penyebab Krisis Energi Singapura | Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Naik Pesawat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.