Bangun Mandalika dkk, ITDC Minta Suntikan Dana dari Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta suntikan dana ke pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Hal itu disampaikan BUMN tersebut saat rapat kerja dengan anggota Komisi IV DPR RI bersama Wakil Kementerian BUMN di Jakarta, Rabu (4/2/2020).

"Bukan perkara yang mudah dan cukup berat, kami perlu dukungan dan support dalam percepatan pembangunan destinasi terutama dalam membangun infrastrukturnya," ujar Direktur Utama ITDC Abdulbal M Mansoer.

Baca juga: Erick Thohir Ingin Perusahaan Farmasi Lakukan Riset Vaksin Corona

Ia mengatakan, suntikan dana tersebut dibutuhkan ITDC untuk pembangunan dan pengembangan 5 destinasi wisata super prioritas yang ditetapkan pemerintah.

Lima destinasi super prioritas yang menjadi prioritas pemerintah tersebut terdiri dari Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo dan Likupang.

Direktur Utama ITDC Abdul Abdulbal M Mansoer mengatakan untuk tahap pembangunan infrastruktur tahap awal saja di Mandalika membutuhkan dana lebih dari Rp 5 triliun dan Labuhan Bajo butuh lebih dari Rp 3 triliun.

Selain itu ITDC juga mengharapkan dukungan pemerintah dalam mengesahkan skema insentif pajak yang diterapkan di kawasan ekonomi khusus (KEK). Saat ini, Mandalika sudah berstatus KEK dan sudah ada PP Nomor 50 tahun 2015 namun sejauh ini penerapannya belum bisa dilakukan.

Baca juga: Cabai Rawit di Jakarta Kini Tembus Rp 110.000/Kg, Semahal Daging Sapi

"Jadi investor pada waktu itu datang ke kantor pajak dan belum ada PMK- nya padahal sudah ada payung hukum KEK di mana seluruh investor dalam KEK sudah dapat insetif pajak tapi pada prakteknya mereka belum bisa melakukannya" ucapnya.

Ia berharap kedepannya dengan adanya KEK yang sudah ditetapkan para investor bisa menikmati insentif pajak dan sejauh ini sudah ada beberapa investor yang sudah melakukan pembangunan.

Sementara untuk pendapatan atau revenue di perusahaan BUMN ini sangat kecil yaitu berada di bawah Rp 500 miliar.

"Kami sadar performa perusahaan ini terpengaruh dari investasi tersebut kami juga cari cara agar bisa membangun tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ujar Abdul.

Baca juga: Bak Kisah Roro Jonggrang, China Bangun RS Khusus Corona Cuma 10 Hari