Anggota DPR Ini Usul PLN Dipecah Berdasarkan Wilayah

Kompas.com - 05/02/2020, 12:31 WIB
PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara menggelar apel pengamanan pasokan kelistrikan jelang Natal dan Tahun Baru 2020 di halaman kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ambon, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYPT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara menggelar apel pengamanan pasokan kelistrikan jelang Natal dan Tahun Baru 2020 di halaman kantor PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ambon, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Komisi VI Fraksi Gerindra Harry Poernomo meminta kepada PT PLN (Persero) agar beroperasi secara fleksibel di setiap wilayah.

Harry bahkan mengusulkan agar PLN mengubah model perusahaan, dengan memecah perseroan menjadi perusahaan-perusahaan baru yang dibentuk berdasarkan daerah operasional.

"Kita buat wilayah-wilayah sebagai PLN unit. Sebagai perusahaan sendiri-sendiri. Jadi tidak terpusat," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: PLN: Tidak Semua PLTD Bisa Dikonversi ke Gas

Saat ini PLN memiliki empat orang direksi regional yang bertanggung jawab atas empat wilayah berbeda.

Namun, menurut Harry direksi regional masih memiliki kewenangan terbatas dalam pelaksanaannya.

"Menurut saya ada baiknya supaya direksi wilayah punya otoritas yang lebih menyeluruh, lebih fleksibel," katanya.

Dengan dipecahnya PLN berdasarkan wilayah, dinilai mampu mengatasi beberapa permasalahan perseroan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan perizinan.

"Tadi juga ada kendala koordinasi pemerintah daerah dengan PLN, kalau unit wilayah kerja PLN menjadi perusahaan sendiri yang otonom, saya yakin kinerja PLN akan semakin fleksibel dan cepat," tuturnya.

Selain itu, model bisnis yang sentralistik dinilai Harry menjadi penghambat mega proyek Kementerian ESDM, yaitu pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW).

"Sudah terbukti pembangunan 35.000 megawatt lambat. Terlalu sentralistik," ucap dia.

Sebagai informasi, sampai dengan akhir tahun 2019, realisasi program 35.000 MW adalah 6.811 MW atau 19 persen.

Lalu, pembangkit yang dalam progres konstruksi sebesar 20.167,8 MW atau setara dengan 57 persen.

Kemudian dalam tahap kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) namun belum konstruksi sebesar 6.877,6 MW atau 20 persen.

Sisanya, dalam tahap pengadaan 829 MW atau 2 persen dan perencanaan 734 MW atau 2 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Whats New
Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Rilis
Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Whats New
Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Whats New
Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

BrandzView
Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Spend Smart
Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan 'Panic Buying'

Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan "Panic Buying"

Whats New
Alfamart: Jangan 'Panic Buying' Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Alfamart: Jangan "Panic Buying" Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Whats New
Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Work Smart
Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Whats New
Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Whats New
Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Whats New
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Whats New
Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.