Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Ini Usul PLN Dipecah Berdasarkan Wilayah

Kompas.com - 05/02/2020, 12:31 WIB
Rully R. Ramli,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR Komisi VI Fraksi Gerindra Harry Poernomo meminta kepada PT PLN (Persero) agar beroperasi secara fleksibel di setiap wilayah.

Harry bahkan mengusulkan agar PLN mengubah model perusahaan, dengan memecah perseroan menjadi perusahaan-perusahaan baru yang dibentuk berdasarkan daerah operasional.

"Kita buat wilayah-wilayah sebagai PLN unit. Sebagai perusahaan sendiri-sendiri. Jadi tidak terpusat," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: PLN: Tidak Semua PLTD Bisa Dikonversi ke Gas

Saat ini PLN memiliki empat orang direksi regional yang bertanggung jawab atas empat wilayah berbeda.

Namun, menurut Harry direksi regional masih memiliki kewenangan terbatas dalam pelaksanaannya.

"Menurut saya ada baiknya supaya direksi wilayah punya otoritas yang lebih menyeluruh, lebih fleksibel," katanya.

Dengan dipecahnya PLN berdasarkan wilayah, dinilai mampu mengatasi beberapa permasalahan perseroan, seperti percepatan pembangunan infrastruktur dan perizinan.

"Tadi juga ada kendala koordinasi pemerintah daerah dengan PLN, kalau unit wilayah kerja PLN menjadi perusahaan sendiri yang otonom, saya yakin kinerja PLN akan semakin fleksibel dan cepat," tuturnya.

Selain itu, model bisnis yang sentralistik dinilai Harry menjadi penghambat mega proyek Kementerian ESDM, yaitu pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW).

"Sudah terbukti pembangunan 35.000 megawatt lambat. Terlalu sentralistik," ucap dia.

Sebagai informasi, sampai dengan akhir tahun 2019, realisasi program 35.000 MW adalah 6.811 MW atau 19 persen.

Lalu, pembangkit yang dalam progres konstruksi sebesar 20.167,8 MW atau setara dengan 57 persen.

Kemudian dalam tahap kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) namun belum konstruksi sebesar 6.877,6 MW atau 20 persen.

Sisanya, dalam tahap pengadaan 829 MW atau 2 persen dan perencanaan 734 MW atau 2 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com