Menanti Omnibus Law Ramah Investasi

Kompas.com - 05/02/2020, 15:09 WIB
Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHASejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd.

DISKURSUS publik hari-hari ini perihal rancangan undang-undang (RUU) omnibus law, regulasi "sapujagat", terus menguat.

Presiden Joko Widodo saat dilantik pada Oktober 2019 menjanjikan penerbitan dua omnibus law, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja dan RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Kedua RUU bakal merevisi secara sekaligus puluhan undang-undang yang potensial saling "menghambat" upaya penciptaan lapangan kerja dan juga pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Ringkasnya, pembentukan undang-undang sapu jagat tersebut dinilai sebagi salah satu bentuk upaya untuk menggenjot perekonomian nasional.

Hingga tahun berganti, kedua RUU belum juga masuk ke parlemen untuk dimulainya pembahasan secara resmi-–terakhir sempat dijanjikan akan disampaikan awal Februari 2020.

Kedua RUU tersebut sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, di mana omnibus law tentang cipta lapangan kerja berada pada urutan ke-40 dan Perpajakan masuk di urutan ke-41.

Semangat awal

Sekalipun belum resmi dibahas bersama antara pemerintah dan DPR, sejumlah draf atau pointers pembahasan RUU tersebut sudah mulai beredar, sekalipun pihak pemerintah masih menyanggahnya sebagai materi RUU final.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Polemik pun mulai mencuat, misalnya RUU Cipta Lapangan Kerja yang dianggap mengancam pelestarian alam dan perlindungan buruh.

Baca juga: Sri Mulyani: Omnibus Law Bisa Dongkrak Pertumbuhan Kelas Menengah

Adapun RUU Perpajakan berisiko tak mencapai target untuk mendorong investasi, bahkan bisa-bisa salah sasaran yang menyebabkan berkurangnya penerimaan negara hingga Rp 98 triliun.

Menelisik kembali semangat awal hadirnya kedua RUU omnibus law tersebut adalah keinginan menarik minat investasi di Indonesia untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhub: Pergerakan Pesawat Semakin Baik

Menhub: Pergerakan Pesawat Semakin Baik

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tips Aman Cari Jodoh Melalui Aplikasi | 'Empty Love', Benarkah Terjadi Melalui Proses Perjodohan? | Sudah Tahu 'Toxic' Kenapa Masih Dipertahankan?

[KURASI KOMPASIANA] Tips Aman Cari Jodoh Melalui Aplikasi | "Empty Love", Benarkah Terjadi Melalui Proses Perjodohan? | Sudah Tahu "Toxic" Kenapa Masih Dipertahankan?

Rilis
Punya Uang Rusak Tak Layar Edar, Ini yang Harus Dilakukan

Punya Uang Rusak Tak Layar Edar, Ini yang Harus Dilakukan

Whats New
Jokowi Diminta Benahi Kusutnya Pelabuhan di Indonesia

Jokowi Diminta Benahi Kusutnya Pelabuhan di Indonesia

Whats New
Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

Soal PPN Sembako, Komisi XI DPR: Tarik dan Revisi Isi RUU KUP

Rilis
Strategi Menaker Ida Hadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0

Strategi Menaker Ida Hadapi Transformasi Ketenagakerjaan di Era Industri 4.0

Rilis
Tinjau Kebakaran di Kilang Cilacap, Bos Pertamina: Tidak Ada Korban

Tinjau Kebakaran di Kilang Cilacap, Bos Pertamina: Tidak Ada Korban

Rilis
Persiapan Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman Sudah 90 Persen

Persiapan Pembukaan Pariwisata Bali untuk Wisman Sudah 90 Persen

Whats New
Sering Dibully Jadi Alasan 5 Calon Pekerja Migran Terjun dari Lantai 4 BLK Malang

Sering Dibully Jadi Alasan 5 Calon Pekerja Migran Terjun dari Lantai 4 BLK Malang

Rilis
Cek Pajak Kendaraan Motor dan Mobil DKI Jakarta di Sini

Cek Pajak Kendaraan Motor dan Mobil DKI Jakarta di Sini

Spend Smart
Kemenkeu: RUU Perpajakan Mungkin Akan Dinikmati Pemerintahan Era Mendatang

Kemenkeu: RUU Perpajakan Mungkin Akan Dinikmati Pemerintahan Era Mendatang

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] 3 Rekomendasi Film dan Serial untuk Pecinta Genre Horor

[KURASI KOMPASIANA] 3 Rekomendasi Film dan Serial untuk Pecinta Genre Horor

Rilis
Buka Pesta Kesenian, Jokowi: Tunjukkan ke Dunia, Bali Aman Dikunjungi

Buka Pesta Kesenian, Jokowi: Tunjukkan ke Dunia, Bali Aman Dikunjungi

Whats New
Biar Hemat, Manfaatkan Promo Indomaret Pekan Ini

Biar Hemat, Manfaatkan Promo Indomaret Pekan Ini

Whats New
Jadi Komut Inalum, Berapa Gaji yang Didapat Doni Monardo?

Jadi Komut Inalum, Berapa Gaji yang Didapat Doni Monardo?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X