Menanti Omnibus Law Ramah Investasi

Kompas.com - 05/02/2020, 15:09 WIB
Sejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd. ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHASejumlah buruh mengikuti aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law di Depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/1/2020). Aksi tersebut menolak pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebab isinya dinilai akan merugikan kepentingan kaum buruh dengan mudahnya buruh di PHK serta pemberlakuan upah hanya bedasarkan jam kerja. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/pd.

Adalah persoalan regulasi yang diidentifikasi sebagai penghambat menyangkut perizinan investasi di Indonesia yang butuh waktu yang relatif lama dibandingkan negara lain.

Belum lagi banyaknya peraturan daerah yang tumpang-tindih dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga perlu perbaikan agar tidak menghambat pelayanan masyarakat.

Kedua RUU tersebut diharapkan bisa memberi jawaban dan menjadi solusi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sejak 2013 tidak pernah melebihi angka 6 persen per tahun.

Meminjam pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, pembahasan omnimbus law cipta lapangan kerja memiliki dampak positif, di mana akan tercipta tiga juta lapangan pekerjaan baru.

Peringatan yang perlu diperhatikan terkait efektivitas kedua RUU sapujagat tersebut, yakni manakala insentif yang diberikan ternyata tidak juga memancing investor untuk menanamkan modalnya. Salah satunya karena dinilai belum menyentuh operasional bisnis.

Namun, selayaknya sebuah tata urutan regulasi yang hierarkis, sebuah regulasi pokok terkadang tidak optimal saat diimplementasikan, antara lain justru karena isi peraturan yang lebih rendah justru tidak mendukung atau malah bertabrakan.

Produktivitas penyusunan peraturan daerah oleh 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia mencuat menjadi persoalan.

Data dari Kementerian Dalam Negeri, sejak 2015 hingga Juli 2019 sudah terdapat 1.758 perda provinsi yang disahkan, dengan 290 di antaranya merupakan perda yang terkait dengan investasi.

Realitasnya kemudian, komitmen politik lembaga legislatif dan eksekutif di daerah masih belum sejalan dengan semangat peningkatan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Alhasil, masih banyak perda yang masih bermasalah terkait dengan aspek yuridis, substansi, hingga prinsip.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X