Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Janji Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen Jokowi yang Tak Pernah Terealisasi

Kompas.com - 05/02/2020, 19:01 WIB
Muhammad Idris,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik ( BPS) kembali merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen secara tahunan (year on year/yoy) sepanjang 2019. Angka itu tumbuh lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 5,17 persen.

Adapun, pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2019 juga mengalami perlambatan sebesar 4,97 persen dibanding kuartal IV 2019 sebesar 5,17 persen. Begitu pun jika dibandingkan dengan kuartal III 2019 sebesar 5,02 persen.

Kendati tumbuh positif, nyatanya pertumbuhan ekonomi sejak 2015 tak pernah menyentuh 7 persen sebagaimana pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak kampanye Pilpres 2014 silam.

Dikutip dari pemberitaan Kompas.com (15/6/2014), Jokowi yang saat itu masih jadi calon presiden optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi bisa tembus 7 persen asal pembangunan ekonomi bisa memperhatikan tiga hal, yakni iklim investasi, regulasi, dan peningkatan ekspor berbasis industri.

“Ke depan, saya meyakini bahwa ekonomi kita bisa tumbuh di atas 7 persen, dengan catatan iklim investasi beserta regulasinya itu betul-betul terbuka dan memberikan kesempatan untuk investor lokal bergerak menciptakan pertumbuhan ekonomi,” ucap Jokowi saat itu.

Baca juga: 2019, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,02 Persen

Menurut Jokowi, hal terpenting mengejar target pertumbuhan ekonomi 7 persen yakni memangkas birokrasi perizinan agar bisa menarik investor sebanyak-banyaknya.

“Investor diberikan kesempatan membuka lapangan pekerjaan dan investasi di daerah-daerah. Saya yakin 7 persen bukan sesuatu yang sulit,” ujarnya.

Jokowi melanjutkan, pemerintah juga perlu mendorong industri yang berbasiskan ekspor. Tak cuma perusahaan besar, namun juga mendorong industri kecil bermain di dalamnya.

“Ketiga, arah industri yang ke ekspor harus dibuka seluas-luasnya, harus diberikan insentif sebesar-besarnya. Industri kecil di desa bisa berkompetisi di dunia, asal diberikan ruang untuk memasarkan barang,” kata Jokowi.

Janji kampanyenya itu kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Bukan 7 persen, di periode Jokowi, pertumbuhan ekonomi selalu berkisar di angka 5 persen.

Dirinci lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 tercatat sebesar 4,88 persen.

Berikutnya pertumbuhan ekonomi berturut-turut pada 2016 sebesar 5,03 persen, 2017 sebesar 5,07 persen, 2018 sebesar 5,17 persen, dan 2019 sebesar 5,03 persen.

Sebelumnya di beritakan Kompas.com (22/7/2019), menyebut kalau angka pertumbuhan 7 persen bukan janji, melainkan sebuah target.

"Ini bukan janji lho ya, ini target. Menurut saya kita harus punya target pertumbuhan ekonomi 6-7 persen," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com, Kamis (18/7/2019).

Baca juga: Jokowi Pernah Jengkel karena Harga Cabai

Saat kampanye pilpres 2014 lalu, Jokowi juga pernah berjanji pertumbuhan ekonomi Indonesia 7 persen. Namun, janji itu tak pernah terpenuhi.

Selama lima tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pertumbuhan ekonomi hanya berkutat pada angka 5 persen. Jokowi menilai ada sejumlah hal yang membuat angka pertumbuhan ekonomi sulit digenjot.

"Beratnya, pertumbuhan ekonomi global terus turun, bolak-balik direvisi. Dalam kondisi seperti saat ini, semua negara memproteksi diri untuk kepentingan masing-masing," kata Jokowi.

(Sumber: KOMPAS.com/Ihsanuddin, Estu Suryowati | Editor: Bambang Priyo Jatmiko, Diamanty Meiliana)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com