Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Pengelolaan Pelabuhan Marunda, Kerja Sama BUMN dengan Swasta Harus Saling Menguntungkan

Kompas.com - 05/02/2020, 19:23 WIB
Kurniasih Budi

Penulis

KOMPAS.com - Perbaikan iklim investasi Indonesia mestinya juga didukung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta.

Selain aturan yang jelas, kerja sama tersebut juga harus saling menguntungkan kedua belah pihak.

“Kontrak-kontrak BUMN dengan swasta biasanya merugikan swasta. Di mana Anda bisa mengharapkan BUMN membantu swasta? Justru BUMN mencekal swasta,” kata mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaludin dalam Investment Talk yang dilansir KompasTV, Jumat (24/1/2020).

Baca juga: Menanti Keampuhan Omnibus Law Bongkar Kendala Investasi

Hamid menjelaskan, swasta biasa bekerja cepat dengan mempertimbangkan efisiensi. Sementara itu, BUMN tak bisa bergerak dinamis dan fleksibel.

“Selama ini, dalam kerja sama swasta dengan BUMN, swasta tidak bisa bergerak cepat, dinamis, efisien kalau dihambat BUMN,” ujarnya.

Kerja sama antara BUMN dan swasta dapat dilihat dari sejumlah proyek, salah satunya pembangunan Pelabuhan Marunda di Jakarta Utara.

Baca juga: Pelabuhan Marunda Siap Menjadi Green Port Pendukung Pelabuhan Tanjung Priok

Dalam pembangunan infrastruktur tersebut, PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau KBN bermitra dengan PT Karya Tehnik Utama (KTU) membentuk PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Dalam perjalanannya, KCN menjadi operator Pelabuhan KCN Marunda.

Persoalan dalam menjalankan bisnis terjadi sejak 2012. Saat itu, KBN dipimpin Sattar Taba.

KBN menggugat anak usahanya sendiri yaitu PT KCN lewat jalur hukum. Bahkan, BUMN itu juga menggugat Menteri Perhubungan yang memberi ijin konsesi pengelolaan Pelabuhan Marunda kepada PT KCN.

Tongkang batubara di Pelabuhan Marunda, Jakarta UtaraKOMPAS.com Tongkang batubara di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara

Pada Selasa (10/9/2019) lalu, Mahkamah Agung (MA) memutuskan perkara nomor 2226 K/PDT/2019 yang isinya memenangkan PT KCN.

Hamid mengatakan, perseteruan tersebut menandakan hubungan kerja sama bisnis yang tidak baik.

“Masa pemerintah berhadapan dengan pemerintah? Itu kan sudah tidak sehat. Dirut sebuah BUMN yang merupakan badan usaha milik pemerintah menuntut Menteri Perhubungan, ini logikanya sudah tidak jalan,” ungkapnya.

Hingga kini, belum ada titik terang terkait persoalan itu. Buktinya, para pemegang saham PT KCN belum bersepakat atas sejumlah hal dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

Hingga Januari 2020, RUPS-LB tersebut ditunda 2 kali. Rencananya, rapat akan kembali digelar pada Februari 2020.

Baca juga: Pemegang Saham PT KCN Kembali Ajukan Penundaan RUPS-LB

Halaman:


Terkini Lainnya

Limit Transfer BCA ke Sesama Rekening BCA dan Bank Lain Tahun 2024

Limit Transfer BCA ke Sesama Rekening BCA dan Bank Lain Tahun 2024

Spend Smart
Cara Beli Tiket Kapal Feri secara Online lewat Aplikasi dan Website

Cara Beli Tiket Kapal Feri secara Online lewat Aplikasi dan Website

Spend Smart
Info Tarif Parkir Inap dan Harian di Bandara Soekarno-Hatta Terbaru

Info Tarif Parkir Inap dan Harian di Bandara Soekarno-Hatta Terbaru

Spend Smart
Cara Mudah Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pakai GoPay

Cara Mudah Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pakai GoPay

Spend Smart
3,1 Juta Tiket Kereta Api Terjual pada Masa Angkutan Lebaran 2024, Ini Rute Favorit

3,1 Juta Tiket Kereta Api Terjual pada Masa Angkutan Lebaran 2024, Ini Rute Favorit

Whats New
3 Jalur Alternatif Arus Balik Lebaran di Jawa Barat

3 Jalur Alternatif Arus Balik Lebaran di Jawa Barat

Whats New
Menhub Targetkan Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Selesai September 2024

Menhub Targetkan Pembangunan Jalur Kereta Simpang Joglo Selesai September 2024

Whats New
Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi oleh Pemerintah dalam Aturan?

Mata Uang Indonesia Diatur Secara Resmi oleh Pemerintah dalam Aturan?

Whats New
Cara Isi Saldo e-Toll BCA, BRI, BNI, dan Mandiri lewat HP

Cara Isi Saldo e-Toll BCA, BRI, BNI, dan Mandiri lewat HP

Spend Smart
Apa Mata Uang Singapura dan Berapa Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Apa Mata Uang Singapura dan Berapa Nilai Tukarnya ke Rupiah?

Whats New
Jasa Marga Catat 471.000 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada Hari Puncak dan H+1 Lebaran

Jasa Marga Catat 471.000 Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada Hari Puncak dan H+1 Lebaran

Whats New
Mengenal Mata Uang Myanmar dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Mengenal Mata Uang Myanmar dan Nilai Tukarnya ke Rupiah

Whats New
Jasa Marga Catatkan 16.000 Kendaraan Alami Saldo E-Toll Kurang Saat Arus Mudik

Jasa Marga Catatkan 16.000 Kendaraan Alami Saldo E-Toll Kurang Saat Arus Mudik

Whats New
H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

H2+2 Lebaran, KAI Daop 1 Jakarta Catat Sebanyak 46.000 Lebih Penumpang Tiba di Jakarta

Whats New
Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Ketentuan dan Cara Refund-Reschedule Tiket Damri

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com