Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kami Tak Mau Kasus Meikarta Terulang

Kompas.com - 06/02/2020, 05:04 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah fokus mengajak investor baik dari dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Berbagai langkah sudah disiapkan pemerintah, mulai dari simplifikasi regulasi hingga omnibus law alias aturan sapu jagat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo, perbaikan iklim investasi sudah menjadi prioritas utama di pemerintahan.

“Saya kira dengan adanya omnibus law, dan kepemimpinan Presiden Jokowi itu sangat penting, juga dilengkapi dengan menteri kabinet yang akan mendukung untuk membuat ini jadi nyata,” ujarnya di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: Dampak Virus Corona, Luhut: Petani Kita Mati...

Salah satu contoh nyata perbaikan iklim investasi adalah dengan semakin mudahnya proses perizinan di pemerintah pusat maupun daerah.

Luhut bahkan menyebutkan, bahwa pemerintah tidak ingin lagi kasus suap seperti yang terjadi dalam mega proyek Meikarta kembali terjadi.

You dont need to pay this and that. Kami tak mau melihat kasus Meikarta terulang. Kasus Meikarta ini sangat menyakitkan bagi Indonesia,” katanya.

Baca juga: Luhut Curigai Motif Politik di Balik Penolakan WNI dari Wuhan di Natuna

Menurut dia, kasus tersebut menjadi momok tersendiri bagi investor. Pasalnya, investor yang berencana menanamkan modalnya justru harus menjadi tahanan KPK akibat terbukti melakukan suap.

“Karena investor sudah menginvestasikan uang mereka, tapi pemerintah daerah minta ini dan itu. Dan ketika mereka (investor) memberikan seseuatu untuk pemda, mereka malah ditangkap KPK yang saya pikir itu hal yang sangat buruk,” tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com