Kompas.com - 06/02/2020, 11:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan undang-undang (RUU) ketentuan umum dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian atau RUU omnibus law perpajakan sudah rampung.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya sudah memberikan draf RUU omnibus law perpajakan, naskah akademik, dan surat presiden (surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan naskah akademik RUU omnibus law perpajakan resmi yang diterima Kontan.co.id, terdapat sembilan undang-undang (UU) yang masuk dalam pembahasan.

Baca juga: Pengusaha Berharap UU Sapu Jagat Bikin Investasi Kencang

Jumlah UU tersebut telah bertambah sejak pertama kali Sri Mulyani mengumumkan beleid sapu jagad ini hanya terdiri dari tiga UU pada akhir September 2019. Kemudian, bertambah lagi menjadi enam UU pada November tahun lalu.

Adapun sembilan undang-undang dalam RUU omnibus law perpajakan adalah:

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. UU Pajak Penghasilan (PPh)
3. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. UU Kepabeanan
5. UU Cukai
6. UU Informasi dan Transaksi Elektronik
7. UU Penanaman Modal
8. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
9. UU Pemerintah Daerah

Adapun RUU omnibus law perpajakan memiliki sepuluh ruang lingkup materi muatan UU antara lain tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri, perlakuan tarif PPh atas bunga. Pengaturan pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi.

Baca juga: Menanti Omnibus Law Ramah Investasi

Selanjutnya, pengaturan pengkreditan pajak masukan, pengaturan mengenai sanksi administrasi, pengaturan mengenai besarnya beban bunga, pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, dan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Kemenkeu berdalih RUU omnibus law perpajakan merupakan serangkaian kebijakan pemerintah yang dapat memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan pendanaan investasi dalam dan luar negeri.

Kemudian dapat menciptakan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, menciptakan kepastian hukum bagi subjek pajak, menjamin keberlangsungan usaha dan mendorong kepatuhan WP secara sukarela.

Baca juga: Menanti Keampuhan Omnibus Law Bongkar Kendala Investasi

Selanjutnya menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri, serta mendorong sektor prioritas skala nasional dengan memberikan kemudahan, perlindungan, serta pengaturan yang sederhana dan berkeadilan.

“Insentif perpajakan dimaksud diberikan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, sehingga terdapat ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi dan meningkatkan investasi langsung dari luar negeri atau foreign direct investment (FDI),” sebut Naskah Akademik RUU Omnibus Law Perpajakan yang disahkan pada Desember 2019. (Yusuf Imam Santoso)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Sah! RUU omnibus law perpajakan berisi sembilan undang-undang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Ini Kriteria Perusahaan yang Masuk Papan Ekonomi Baru Bursa Efek Indonesia

Whats New
RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

RUU EBT Atur Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Whats New
Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Pengusaha: Bukan soal Angka Upah, tapi Perubahan Regulasi yang Ganggu Iklim Investasi

Whats New
Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Kemenko Perekonomian: Jumlah Startup Indonesia Peringkat 6 Besar Dunia

Whats New
Survei Litbang 'Kompas': Bandung Jadi Kota Metropolitan dengan Indeks Literasi Ekonomi Digital Tertinggi

Survei Litbang "Kompas": Bandung Jadi Kota Metropolitan dengan Indeks Literasi Ekonomi Digital Tertinggi

Whats New
Simak 6 Ciri-ciri Lowongan Kerja Bodong

Simak 6 Ciri-ciri Lowongan Kerja Bodong

Whats New
Dinilai Tidak Sesuai Spesifikasi LKPP Bekukan 20.652 Produk dalam E-Katalog

Dinilai Tidak Sesuai Spesifikasi LKPP Bekukan 20.652 Produk dalam E-Katalog

Whats New
Ombudsman Ungkap Malaadministrasi dalam Pendataan dan Penebusan Pupuk Bersubsidi

Ombudsman Ungkap Malaadministrasi dalam Pendataan dan Penebusan Pupuk Bersubsidi

Whats New
4 Solusi Kolaborasi Anti-Basi Menghadapi Badai PHK

4 Solusi Kolaborasi Anti-Basi Menghadapi Badai PHK

Work Smart
Menakar Potensi Industri Properti Tahun Depan

Menakar Potensi Industri Properti Tahun Depan

Whats New
Liburan Jadi Lebih Nyaman, Ini Solusi Tarik Tunai Saat Berada di Luar Negeri

Liburan Jadi Lebih Nyaman, Ini Solusi Tarik Tunai Saat Berada di Luar Negeri

BrandzView
Kisah Sukses 'Brand' Fesyen ZLY, Capai Omzet Rp 5 Miliar dan Tembus Pasar Malaysia

Kisah Sukses "Brand" Fesyen ZLY, Capai Omzet Rp 5 Miliar dan Tembus Pasar Malaysia

Whats New
Hadapi Gejolak Ekonomi 2023, Wamenkeu: Optimistis, tapi Tetap Waspada

Hadapi Gejolak Ekonomi 2023, Wamenkeu: Optimistis, tapi Tetap Waspada

Whats New
Terapkan ESG, KPI Targetkan Jadi Perusahaan Kilang dan Petrokimia Skala Global

Terapkan ESG, KPI Targetkan Jadi Perusahaan Kilang dan Petrokimia Skala Global

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.