Kompas.com - 06/02/2020, 11:53 WIB
Menteri Keuangan  Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (5/2/2020). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Rabu (5/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan undang-undang (RUU) ketentuan umum dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian atau RUU omnibus law perpajakan sudah rampung.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, pihaknya sudah memberikan draf RUU omnibus law perpajakan, naskah akademik, dan surat presiden (surpres) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan naskah akademik RUU omnibus law perpajakan resmi yang diterima Kontan.co.id, terdapat sembilan undang-undang (UU) yang masuk dalam pembahasan.

Baca juga: Pengusaha Berharap UU Sapu Jagat Bikin Investasi Kencang

Jumlah UU tersebut telah bertambah sejak pertama kali Sri Mulyani mengumumkan beleid sapu jagad ini hanya terdiri dari tiga UU pada akhir September 2019. Kemudian, bertambah lagi menjadi enam UU pada November tahun lalu.

Adapun sembilan undang-undang dalam RUU omnibus law perpajakan adalah:

1. UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. UU Pajak Penghasilan (PPh)
3. UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. UU Kepabeanan
5. UU Cukai
6. UU Informasi dan Transaksi Elektronik
7. UU Penanaman Modal
8. UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
9. UU Pemerintah Daerah

Adapun RUU omnibus law perpajakan memiliki sepuluh ruang lingkup materi muatan UU antara lain tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan atas dividen dan penghasilan lain dari luar negeri, perlakuan tarif PPh atas bunga. Pengaturan pengenaan PPh bagi wajib pajak orang pribadi.

Baca juga: Menanti Omnibus Law Ramah Investasi

Selanjutnya, pengaturan pengkreditan pajak masukan, pengaturan mengenai sanksi administrasi, pengaturan mengenai besarnya beban bunga, pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, dan pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

Kemenkeu berdalih RUU omnibus law perpajakan merupakan serangkaian kebijakan pemerintah yang dapat memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan pendanaan investasi dalam dan luar negeri.

Kemudian dapat menciptakan pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, menciptakan kepastian hukum bagi subjek pajak, menjamin keberlangsungan usaha dan mendorong kepatuhan WP secara sukarela.

Baca juga: Menanti Keampuhan Omnibus Law Bongkar Kendala Investasi

Selanjutnya menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri, serta mendorong sektor prioritas skala nasional dengan memberikan kemudahan, perlindungan, serta pengaturan yang sederhana dan berkeadilan.

“Insentif perpajakan dimaksud diberikan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak, sehingga terdapat ruang pendanaan dari dalam negeri untuk menambah investasi dan meningkatkan investasi langsung dari luar negeri atau foreign direct investment (FDI),” sebut Naskah Akademik RUU Omnibus Law Perpajakan yang disahkan pada Desember 2019. (Yusuf Imam Santoso)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Sah! RUU omnibus law perpajakan berisi sembilan undang-undang



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko Luhut Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 314 Juta Ton di 2030

Menko Luhut Targetkan Emisi Gas Rumah Kaca Turun 314 Juta Ton di 2030

Whats New
KPPU: Harga Telur hingga Daging Ayam Naik di Hampir Semua Provinsi

KPPU: Harga Telur hingga Daging Ayam Naik di Hampir Semua Provinsi

Whats New
Apakah Diperbolehkan Daftar Sekolah Kedinasan dan Ikut Tes CPNS/PPPK?

Apakah Diperbolehkan Daftar Sekolah Kedinasan dan Ikut Tes CPNS/PPPK?

Work Smart
Jalin Kerja Sama dengan JPEN, PGN Berusaha Dorong Daya Saing Industri Jateng

Jalin Kerja Sama dengan JPEN, PGN Berusaha Dorong Daya Saing Industri Jateng

Rilis
Kemenperin Targetkan Industri Farmasi Tumbuh Double Digit pada 2021

Kemenperin Targetkan Industri Farmasi Tumbuh Double Digit pada 2021

Whats New
Permintaan Kredit Terus Tumbuh, Ini Indikatornya

Permintaan Kredit Terus Tumbuh, Ini Indikatornya

Whats New
[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Beda Nasib LG dan Samsung | Belajar dari Italia Melestarikan Ekosistem Lingkungan

[TREN TEKNOLOGI KOMPASIANA] Beda Nasib LG dan Samsung | Belajar dari Italia Melestarikan Ekosistem Lingkungan

Rilis
Sandiaga Uno Targetkan Bali Bisa Dikunjungi Wisman Pada Tahun Ini

Sandiaga Uno Targetkan Bali Bisa Dikunjungi Wisman Pada Tahun Ini

Whats New
Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Aset TMII Capai Rp 20,5 Triliun, Kemenkeu: Baru Tanahnya Saja

Whats New
Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Masih Calon Pulau, KKP Cek Lebih Lanjut Kemunculan Pulau Baru Usai Badai Seroja

Whats New
[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] 4 Alasan Perempuan di Desa Memilih Tandur sebagai Profesi | 'Power of Resilience' adalah Kunci

[TREN WORKLIFE KOMPASIANA] 4 Alasan Perempuan di Desa Memilih Tandur sebagai Profesi | "Power of Resilience" adalah Kunci

Rilis
Bernie Madoff, Penjahat Skema Ponzi Terbesar yang Meninggal di Penjara

Bernie Madoff, Penjahat Skema Ponzi Terbesar yang Meninggal di Penjara

Whats New
Ramadhan, Mendag Lutfi: Harga Bahan Pokok Stabil!

Ramadhan, Mendag Lutfi: Harga Bahan Pokok Stabil!

Whats New
Ada Reshuffle Kabinet, Siapa yang Bakal Jadi Menteri Investasi?

Ada Reshuffle Kabinet, Siapa yang Bakal Jadi Menteri Investasi?

Whats New
Akhiri Pekan, IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

Akhiri Pekan, IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X